Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjawab kritikan yang diajukan kepadanya terkait kebijakan pemerintah provinsi untuk melarang sekolah melakukan wisata belajar ke luar Jawa Barat
Dedi Mulyadi mengucapkan terima kasih kepada mereka yang mengkritik kebijakannya, karena itu adalah bagian dari demokrasi.
Tapi, khusus kritikan yang disampaikan pengusaha tour dan travel, Dedi memberikan jawaban yang tegas.
"Saya ingin menegaskan, travel, pengelola kegiatan perjalanan wisata. Mengapa harus objeknya anak-anak sekolah?", tanya Dedi dalam video yang diunggah di YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel pada Rabu (26/2/2025).
Menurut Dedi, menjadikan anak sekolah sebagai objek berarti telah melakukan eksploitasi terhadap proses pendidikan, sehingga mengubah pendidikan yang memiliki karakter menjadi komersial.
Jika Anda menyelenggarakan tur wisata untuk anak-anak sekolah, maka tidak perlu lagi mempelajari pemasaran.
Dia cukup bertemu dengan kepala sekolah, hanya memberikan diskon yang cukup untuk itu. Meskipun kualitas penyelenggaraannya mungkin buruk, dan busnya mengalami kecelakaan seperti yang terjadi di siswa SMK di Depok, di Ciater," kata Dedi yang merekam videonya saat masih mengikuti retreat kepala daerah di Magelang.
Tentang tuduhan bahwa tugas gubernur terkait kemiskinan, menurut Dedi, adalah kegiatan untuk menurunkan angka kemiskinan.
Alasannya, orangtua yang memiliki penghasilan rendah, dengan mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah yang menghabiskan anggaran Rp 4-5 juta, hal itu bisa berdampak pada menurunnya kualitas hidupnya.
Orang tua akan mencari pinjaman dari berbagai sumber, seperti lembaga pinjaman, pinjaman online, hingga bank.
Akhirnya hal ini berubah menjadi beban ekonomi yang berat dan angka kemiskinan terus meningkat.
"Sementara pembebasan mereka dari kewajiban untuk melakukan pembayaran di luar kebutuhan dasar adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, melalui pendidikan untuk memahami pentingnya investasi," katanya.
Menurut Dedi, pemerintah telah memberikan subsidi pada pendidikan sebesar triliunan rupiah untuk mengurangi beban orang tua, bahkan hingga nol.
Tapi jika masih ada pungutan kegiatan, maka subsidi pendidikan tidak berarti apa-apa.
"Kalau tidak ada arti, lebih baik sekolah bayar saja, uang puluhan triliun untuk kepentingan, investasi, infrastruktur, dan kegiatan lain yang bermanfaat bagi masyarakat," katanya.
Dedi memberikan contoh, misalnya ada 800.000 siswa SMA/SMK kelas 3 di Jawa Barat, jika semua diminta membayar Rp 4 juta untuk perjalanan belajar, maka diperlukan dana Rp 3,2 triliun.
"Uang Rp 3,2 Triliun itu mengalir ke mana-mana. Jika Rp 3,2 Triliun digunakan untuk investasi, perbaikan pendidikan tinggi, pekerjaan, dan pelatihan yang berguna, maka itu akan sangat bermanfaat. Marilah kita bersama-sama membangun negara ini dengan cara berpikir dan berwawasan yang rasional," ujarnya.
Dedi tidak melarang siswa kelas 3 untuk membuat kegiatan kreatif yang berkesan dengan anggaran yang rendah, seperti kegiatan seni saat perpisahan atau foto kenangan yang diorganisir oleh OSIS.
"Ia melarang kegiatan sekolah yang hanya bertujuan untuk mengumpulkan uang dan memobilisasi siswa dengan tujuan yang sia-sia," katanya.
Beratkan Pelaku Industri Pariwisata
Menurut laporan kompas.com, Aliansi Sekumpulan Industri Tur Agensi atau Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) mengatakan mereka tidak setuju dan memahami larangan study tour yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Budi Rianto menyatakan bahwa larangan study tour di Jawa Barat memang membuat industri pariwisata menjadi terbebani.
"Pernah membaca kebijakan Bupati Dedi, saya juga mengerti alasan beliau," kata Budi saat dihubungi Kompas.com pada Rabu (26/2/2025).
Menurut Budi, dua hal utama yang dianggap berat oleh orang tua siswa dalam mengikuti kegiatan study tour adalah biaya dan keamanan siswa.
"Menurut saya, banyaknya kecelakaan dalam rangka study tour, seperti yang terjadi di Depok, merupakan pelajaran yang berharga," katanya.
Akan tetapi, sebaliknya, ia juga menekankan pentingnya study tour untuk memperluas pengetahuan baru bagi siswa.
Masalah ekonomi, menurut Budi, tidak hanya menimpa pelaku pariwisata, melainkan juga memerlukan bantuan dari pemerintah dan masyarakat.
"Saya pikir akan sangat baik jika bisa dipastikan penyebab kecelakaan itu bisa dicegah, ya," ujarnya.
Menurut Budi, pelaku industri perhubungan harus memperbaiki pelanggaran keselamatan pengguna bus, terutama anak-anak yang sedang melakukan study tour.
Sampai saat ini, perwakilan Asita belum melakukan diskusi lebih lanjut dengan Gubernur Jawa Barat terpilih tahun 2025-2030.
"Jangan sampai kebijakan ini menghancurkan sektor ekonomi. Pariwisata adalah salah satu sektor ekonomi yang sangat penting. Kita perlu membahas hal ini," kata Budi.
Mengingat tantangan ekonomi dan keamanan anak sekolah, Budi mengatakan, perjalanan kereta api dalam kota bisa menjadi pilihan tepat.
Perjalanan wisata akademik di dalam kota atau di satu provinsi bisa mengurangi biaya dan risiko kecelakaan yang cukup besar.
Misalkan, perjalanan studi dari Depok ke Kawasan Puncak Bogor maupun perjalanan dari Bandung ke Lembang.
"Jadi, kedua belah pihak bisa mendapatkan keuntungan. Anak-anak bisa melakukan perjalanan belajar dengan keamanan yang lebih baik dan biaya yang lebih rendah," katanya.
Rencana study tour larangan ini akan mempengaruhi industri pariwisata, penginapan di sekitar area tersebut, UMKM lokal, serta menyebabkan penurunan jumlah pekerja di daerah tersebut.
Budi mengatakan bahwa belum ada perkiraan jumlah kerugian industri pariwisata yang disebabkan oleh larangan study tour.
Namun, potensi besar perjalanan wisata para siswa di banyak sekolah Jawa Barat terutama di masa-masa study tour.
"Secara keseluruhan, bukan termasuk target harian, tetapi target pasar musiman yang dalam satu kali perjalanan bisa menampung 10-30 rombongan bus," kata Budi.
Sekolah Batalkan Kunjungan
Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang melarang sekolah melakukan wisata pendidikan ke luar provinsi akhirnya berujung pada konsekuensi yang panjang.
Banyak sekolah tidak hanya menunda rencana perjalanan belajar ke luar Jawa Barat, tetapi juga di dalam provinsi.
Terbaru, SMAN 1 Cilaku, Kabupaten Cianjur yang akan melakukan kegiatan kelas keluar (outing class) ke Saung Angklung Udjo, Bandung telah membatalkan rencananya.
Pergi ke Saung Angklung Udjo di Bandung sebagai rangkaian kegiatan sebelum ke Yogyakarta.
Namun, keberangkatan yang tadinya dijadwalkan pada Senin (24/2/2024) itu ditunda.
Kepala SMAN 1 Cilaku Tapip memastikan bahwa 130 siswa kelas 11 akan mengikuti rencana study tour.
Dari total 432 siswa kelas 11 yang tercatat, 130 orang ikut serta. "Untuk mengikuti outing kelas, setiap siswa membayar Rp 1,5 juta. Hal ini bukanlah hal wajib," kata dia ketika dihubungi, Rabu (26/2/2025).
Karena kegiatan tersebut dibatalkan, pihaknya pastikan dana yang terkumpul akan segera dikembalikan kepada orangtua atau wali siswa.
"Aktivitas keluar kelas yang direncanakan akan berangkat pada Senin (24/2/2025) siswa menuju Bandung terlebih dahulu ke Saung Udjo, kemudian sore hari ke Yogyakarta untuk mengunjungi universitas negeri, tempat wisata, dan Rabu (26/2/2025) malamnya sudah berada di Cianjur," katanya.
Ia menjelaskan bahwa kegiatan outing class tersebut sudah direncanakan dari awal tahun 2025.
Program outing kelas merupakan salah satu program 5P Kebhinekaan yang telah ditetapkan dalam kurikulum merdeka dengan topik yang sudah ditentukan.
"Formatnya macam-macam, bukan hanya sekedar belajar tapi juga ada kegiatan pikniknya, yaitu disebut outing class atau pembelajaran di luar kelas, dan itu pun hasil kesepakatan dari para siswa dan orang tua mereka," katanya.
Penambahan pembatalan outing kelas tersebut tidak melibatkan proses atau penolakan dari peserta dan orang tua, dan kegiatan 5P Kebenakan tetap dilakukan di lingkungan sekolah.
Saat itu, Kepala Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nonong Winarni mengungkapkan bahwa rencana study tour siswa SMA Negeri 1 Cilaku ke Yogyakarta telah dibatalkan.
"Rencana kegiatan SMAN 1 Cilaku tidak direncanakan lagi, karena saya sempat mengingatkan agar mereka tidak pergi, karena sudah ada informasi yang beredar," katanya.
Bagian lainnya, pembatalan beberapa kegiatan wisata edukatif ini mempengaruhi kunjungan wisata ke Jawa Barat.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) KBB, Eko Suprianto, mengkonfirmasi bahwa kebijakan ini telah mulai mempengaruhi industri pariwisata lokal.
"Era sekolah sudah banyak yang menghentikan kunjungan," kata Eko pada Selasa (25/2/2025). Meskipun begitu, Eko tidak menyebutkan nama-nama sekolah yang membatalkan kunjungan mereka.
Berdasarkan data enam objek wisata di daerah tersebut, diperhitungkan 18 kunjungan wisata sekolah dibatalkan, dengan total pesanan mencapai 4.300 orang wisatawan hanya dalam bulan Februari 2025.
“Jadi ada 18 acara yang dibatalkan dengan total penjualan tiket 4.300 orang pada bulan Februari (2025),” katanya.
"
Berita terbaru saat ini dapat ditemukan di Google News laksamana.id
Editor : Pimred Laksamana.id