Perdebatan tentang peraturan baru bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) saat ini menarik perhatian umum.
Salah satu permasalahan yang muncul adalah kemungkinan perubahan jam kerja ASN menjadi hanya tiga hari dalam seminggu.
Pembatasan anggaran tahun 2025 akan menyebabkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerapkan sistem kerja dari mana saja atau "work from anywhere" (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN/PNS).
Apakah benar bahwa Pegawai Negeri Sipil (ASN) hanya masuk ke kantor 3 hari kerja?
Pemerintah secara resmi menerapkan peraturan baru untuk aparatur sipil negara (ASN) pada tahun 2025.
Menurut kebijakan ini, pegawai negeri sipil hanya diharuskan bekerja di kantor selama tiga hari dalam seminggu, sedangkan hari-hari lainnya diizinkan untuk bekerja dari mana saja (Work From Anywhere).
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudah Arifin menjelaskan bahwa tujuan utama kebijakan ini adalah untuk menciptakan birokrasi yang lebih modern dan efisien.
Dengan fleksibilitas kerja tersebut, diharapkan pelayanan publik semakin optimal karena dukungan digitalisasi yang terus berkembang.
Ia menegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil di seluruh Indonesia diharapkan menanggapi peraturan ini dengan positif dan melihatnya sebagai kesempatan untuk meningkatkan kualitas pekerjaannya.
Meskipun terjadi perubahan pada sistem, kualitas pelayanan kepada masyarakat harus tetap dipertahankan.
Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan ASN untuk menjadi lebih fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lapangan pekerjaan.
Namun, kebijakan ini baru berlaku untuk pegawai negeri sipil yang di bawah naungan BKN.
Aturan ini juga mendukung perencanaan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Penggunaan Anggaran dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Lantas bagaimana skemanya?
Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara resmi menerapkan kebijakan baru yang berupa skema kerja dari mana saja (Work From Anywhere) atau bekerja dari mana saja bagi semua pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menerapkan penghematan anggaran di sektor pemerintahan.
Dengan kebijakan WFA (Work From Anywhere), pegawai negeri sipil diberi kemampuan untuk menyelesaikan tugasnya di mana pun, baik di rumah, kafe, atau tempat lain yang dianggap mendukung produktivitas kerja.
BKN menyampaikan 10 rencana kebijakan yang akan dijalankan untuk meningkatkan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Di antara kebijakan itu menetapkan jam kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BKN.
Pemerintah telah menetapkan jam kerja pegawai negeri sipil pada tahun 2025.
Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2023, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat bekerja dengan sistem yang lebih fleksibel.
Total waktu kerja dalam satu minggu adalah 37 jam 30 menit, yang terbagi dalam 5 hari kerja
- Senin
- Selasa
- Rabu
- Kamis
- Jumat
Hari Sabtu dan Minggu masihlah hari libur.
Jam kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) diawali pukul 07.30 menurut zona waktu lokal.
Senin hingga Kamis: Istirahat selama 60 menit
- Jumat: Istirahat 1,5 jam
Dalam konteks kebijakan ini, pegawai negeri sipil hanya perlu masuk kantor selama tiga hari dalam seminggu.
Sementara dua hari sisanya, pegawai negeri sipil bekerja dari rumah dengan sistem Work From Anywhere.
Kebijakan ini dimulai di BKN untuk meningkatkan penggunaan anggaran yang lebih efektif.
Hal ini juga sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang tercantum dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
Jam kerja ASN pada bulan Ramadhan adalah 32 jam 30 menit dalam seminggu, tidak termasuk waktu istirahat.
Pegawai negeri sipil akan mendapatkan waktu istirahat selama 30 menit.
Tapi, pada hari Jumat, waktu istirahat adalah 60 menit.
Instansi yang menerapkan kebijakan kerja selain lima hari dalam seminggu harus menyesuaikan kebijakan ini.
Berikut adalah 10 kebijakan yang akan diwujudkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN):
Artikel ini telah dipublikasikan di
-
Untuk informasi lebih lanjut tentang berita populer lainnya,
Baca berita lainnya di:
WhatsApp Tribun Manado:
Editor : Pimred Laksamana.id