Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menghemat anggaran sebesar US$ 44 miliar atau setara Rp 750 triliun pada tahun pertama masa kepemimpinannya.
Kebijakan ini bertujuan untuk mengalokasikan dana untuk program-program prioritas dengan harapan tidak menambah beban utang negara.
Tapi rencana efisiensi atau penghematan anggaran ini seperti berjalan di atas tali tipis, yang harus dilakukan dengan seimbang agar tidak terjatuh.
Parafrase: Prabowo mengatakan pada acara HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Sabtu (15/2), bahwa efisiensi anggaran akan dilakukan dalam tiga tahap.
Rencana pertama adalah penghematan dari anggaran Bagian Pelayanan Umum (BPU) sebesar RP 300 triliun.
Putaran kedua dilakukan melalui pendugaan anggaran yang efektif di semua Kementerian/Lembaga melalui analisis sampai ke tingkat satuan 9 atau item belanja K/L. Awalnya, efisiensi yang ditargetkan adalah Rp 306,69 triliun, tetapi akhirnya mencapai Rp 308 triliun.
Namun, hasil efisiensi pada putaran kedua senilai Rp 59 triliun akan dikembalikan kepada 17 K/L. Dengan demikian, diperkirakan hasil efisiensi pada putaran kedua ini akan tersisa Rp 250 triliun.
Putaran ketiga merupakan tambahan penerimaan dari dividen BUMN yang ditargetkan mencapai Rp 300 triliun pada tahun 2025.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 100 triliun akan dikembalikan dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN), sehingga dana yang dimiliki Prabowo pada putaran ketiga ini akan tersisa Rp 300 triliun.
Dengan demikian, dalam tiga putaran ini, Prabowo akan mengumpulkan sekitar Rp 750 triliun dari kebijakan penghematan anggaran.
Menanggapi hal tersebut, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto menganggap bahwa anggaran yang dipangkas (penghematan) yang dinyatakan oleh Prabowo dalam pidatonya sangatlah membingungkan.
Angka tersebut muncul secara tak terduga, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang sumber dana yang digunakan untuk melakukan penghematan besar-besaran tersebut.
Mulai dari mana angka itu muncul, saya tidak tahu," kata Wija kepada laksamana.id.co.id, Senin (17/2). "Pernyataan seperti itu tidak akan pernah terwujud.
Dia khawatir tanpa komunikasi yang jelas dari pemerintah, hal tersebut akan membuat investor bingung terhadap kebijakan di Indonesia, akhirnya meningkatkan ketidakpastian.
"Angka yang membingungkan justru akan meningkatkan ketidakpastian, bukan kepercayaan," katanya.
Ia memberikan contoh seperti penghematan yang akan dilakukan Prabowo pada putaran ketiga. Ia menilai, pencapaian dividen sebesar Rp 300 triliun pada tahun 2025 kurang realistis untuk dicapai, apalagi dengan kondisi perekonomian tahun ini yang lebih sulit daripada tahun 2024.
"Saya menganggap angka Rp 200 triliun hingga Rp 300 triliun kurang realistis. Jika dividen BUMN pada tahun 2024 mencapai Rp 85 triliun, target sebesar Rp 110 triliun pada tahun 2025 sudah termasuk optimis," kata Wija.
Wija khawatir bahwa penghematan anggaran yang terjadi secara besar-besaran dan tiba-tiba ini akan menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian Indonesia.
Alokasi ke Danantara
Terutama, hasil efisiensi ini salah satu akan dialokasikan untuk BPI Danantara, yang menurutnya memerlukan waktu yang lebih lama untuk dipenuhi, meskipun dampaknya dirasakan besar.
Pemotongan K/L akan memiliki dampak langsung pada ekonomi, terutama jika pemotongan dilakukan secara besar-besaran dan tiba-tiba seperti yang direncanakan tahun ini," ujar dia.
Seperti yang diketahui, hasil efisiensi anggaran ini akan digunakan oleh Prabowo untuk membiayai program MBG sebesar US$ 24 miliar. Sementara sisanya US$ 20 miliar akan diserahkan kepada BPI Danantara.
Sementara itu, Mohammad Faisal, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), menyatakan bahwa belanja pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dalam mengaktifkan perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Oleh karena itu, penghematan anggaran pada sektor-sektor tertentu akan berpotensi menurunkan kinerja ekonomi dan mengurangi peluang pembangunan lapangan pekerjaan di sektor tersebut.
dan tata kelola ini akan diberlakukan.
Dia khawatir tanpa perhatian yang teliti, hal ini bisa menyebabkan kebocoran anggaran, membuka kesempatan bagi praktik korupsi, dan malahan merugikan ekonomi yang seharusnya mendapat keuntungan dari investasi ini.
Faisal mengatakan bahwa dana yang diperlukan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Ditjen Perhubungan sangat besar melalui Danantara. Hal ini juga menjadi pertanyaan lain. Oleh karena itu, banyak hal yang perlu disiapkan dengan baik jika ingin memprioritaskan pembiayaan untuk Dana Alokasi Khusus tersebut. Karena jika tidak, itu alih-alih mendapatkan keuntungan, malah bisa menjadi menimbulkan kerugian.
Editor : Pimred Laksamana.id