Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 306,69 triliun dalam APBN dan APBD tahun 2025. Ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan anggaran dan memberikan dukungan yang lebih baik bagi pelayanan publik.
Aturan tersebut dicanangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja di Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2025. Instruksi presiden ini kemudian diperkuat dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.
Menurut Surat Menteri Keuangan, menteri dan pejabat tinggi di institusi diminta melakukan efisiensi anggaran masing-masing, serta membahasnya dengan mitra komisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hasil revisi yang akan datang berupa pembentukan anggaran dan disampaikan ke Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati paling lambat Jumat, 14 Februari 2025.
Dalam suratnya, Sri Mulyani telah menetapkan 16 kategori pengeluaran yang harus mengalami pengurangan anggaran dengan persentase yang berbeda-beda, mulai 10 persen hingga 90 persen. Surat tersebut juga menyatakan bahwa rencana penghematan ini tidak termasuk pengeluaran gaji pegawai dan bantuan sosial.
Diketahui ada 17 kementerian dan lembaga yang anggarannya tidak dipotong oleh Sri Mulyani.
Beberapa di antaranya adalah Polri, dengan anggaran sebesar Rp 126,6 triliun; Kementerian Pertahanan (Rp 166,2 triliun); dan Badan Intelijen Negara (Rp 7 triliun). Selain itu, lembaga negara tinggi, seperti DPR, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan, tidak terkena rencana pengurangan anggaran. Begitu juga lembaga kepresidenan.
Beberapa anggota legislatif menyebutkan bahwa anggaran Polri, BIN, dan Kementerian Pertahanan tidak dipotong dengan tujuan menjaga stabilitas pemerintahan. Jika anggaran lembaga-lembaga tersebut dikurangi, pemerintahan mungkin akan terganggu. Tugas pengamanan oleh Polri dan pertahanan akan menjadi lebih sulit untuk dijalankan dengan maksimal.
Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko menampik kabar bahwa institusinya mengalami pemangkasan anggaran. Ia mengklaim Polri telah menghemat biaya dengan mengurangi ongkos perjalanan dinas dan kegiatan rapat untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara."Tanpa mengurangi efektivitas pelaksanaan tugas Polri" katanya pada Jumat, 7 Februari 2025.
Pertahanan dan BIN tidak dipotong anggarannya. Ia menyangkal jika DPR memberikan keistimewaan kepada kedua lembaga tersebut dengan tidak mengurangi anggarannya.
Dua anggota Komisi I DPR dan seorang pejabat pemerintah mengungkapkan, salah satu alasan anggaran Kementerian Pertahanan tidak dipangkas adalah rencana pemerintah menambah 22 markas komando daerah militer (kodam) baru. Dengan demikian, jumlah kodam akan sesuai dengan jumlah provinsi dan kepolisian daerah.
Saya tidak dapat menemukan teks yang dapat diparafrase.
Pilihan Editor:
Editor : Pimred Laksamana.id