Ada kelompok-kelompok yang disebut sebagai 'Raja Kecil' yang menentang kebijakan penghematan anggaran atau efisiensi biaya yang diungkapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, Prabowo menyampaikan pernyataan itu saat membuka Kongres XVIII Muslimat NU di Jatim International Expo, Surabaya, Jawa Timur.
"Saya melakukan penghematan, saya ingin menghilangkan pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang sia-sia, pengeluaran-pengeluaran yang tidak berdasar, saya ingin menghentikan dan membersihkannya. Apakah ada yang melawan saya? Ada," ujar Prabowo.
Menurut Prabowo, ada beberapa orang yang merasa terganggu dengan kebijakan tersebut. Bahkan, ada beberapa birokrat yang sudah merasa seperti seorang raja kecil di lembaganya sendiri.
"Dalam birokrasi, orang merasa sudah tidak terkendali oleh hukum, seperti menjadi raja kecil," katanya.
Prabowo menjelaskan, alasan kebijakan melakukan efisiensi anggaran di kementerian, lembaga, dan daerah adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, terutama memberi makan anak-anak, serta melakukan renovasi dan perbaikan fasilitas belajar di ratusan sekolah yang rusak.
Menurut Prabowo, terdapat 330.000 sekolah di Indonesia. Dana yang dapat dihemat tersebut dapat digunakan untuk membangun sekitar 20 ribu sekolah.
"Guru, perhatikan ini! Guru, tidak? Lihat sekolah-sekolah perlu diperbaiki atau tidak? Saya lihat hari ini sekolah-sekolah. Kita punya 330.000 sekolah. Anggaran untuk memperbaiki sekolahnya cukup untuk memperbaiki mungkin 20.000 sekolah. (Bisanya) berapa tahun kita akan menyelesaikan 330.000 sekolah?" katanya.
Efisiensi Dinilai Jadi Perbaikan
Ekonom dan pakar kebijakan publik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menganggap efisiensi anggaran yang baik untuk meningkatkan sistem pengelolaan keuangan negara.
Apalagi, bila efisiensi tidak sekadar mengurangi, namun memfokuskan sumber daya kepada sektor yang lebih berpengaruh besar terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
"Contohnya, anggaran yang dikurangi dari pos kementerian bisa dialokasikan ke program yang lebih utama, seperti pembangunan infrastruktur publik, bantuan sosial yang mengarah ke kelompok yang rentan, serta program pembuatan lapangan kerja," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (10/2/2025).
Masyarakat diharapkan dapat merasakan langsung manfaat dari penghematan anggaran.
Penghematan anggaran dapat dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti bantuan sosial, subsidi energi, dan lain-lain.
"Kebijakan ini akan membantu mengurangi inflasi dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sehingga masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan harga yang disebabkan oleh kebijakan fiskal yang terlalu ketat," kata Achmad.
Effisiensi anggaran juga membuka peluang untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk mendapatkan lebih banyak dana.
Dana yang diperoleh dari efisiensi dapat dialokasikan untuk meningkatkan dukungan bagi sektor usaha kecil, baik melalui subsidi bunga pinjaman maupun skema kredit yang lebih fleksibel.
Tanggapan DPR
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi H. Amro, juga mendukung instruksi penghematan anggaran ini.
Politisi NasDem ini menilai bahwa pengelolaan anggaran yang efektif adalah kewajiban pemerintah untuk memastikan alokasi anggaran yang lebih maksimal.
Menurut laman NasDem, Fauzi menyampaikan bahwa efisiensi anggaran dapat dicapai dengan mengurangi pengeluaran yang tidak berharga, seperti perjalanan dinas dan pembelian alat tulis kantor (ATK) yang tidak berpengaruh besar.
"Saat ini banyak pengeluaran yang tidak perlu, padahal dana tersebut bisa dialokasikan ke hal-hal yang lebih bermakna," kata Fauzi, Senin (3/2/2025).
Menurutnya, penghematan anggaran memungkinkan pemerintah menyelesaikan berbagai program prioritas presiden, seperti program makanan bergizi gratis, peningkatan ketahanan pangan, serta peningkatan ketahanan energi.
“Penghematan ini menjadi penting agar visi-misi Pak Prabowo dapat terlaksana dengan baik pada 2025 hingga 2029,” katanya.
Puan Maharani, ketua DPR RI, juga memberikan dukungan atas efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025.
"Mereka (DPR) mendukung apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah dan Presiden Prabowo Subianto," ujar Puan di Gedung Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2025), dikutip Kompas.com.
Pengelolaan anggaran yang efektif, menurut Puan, harus dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama.
"Ya, efisiensi itu akan sangat baik dan efektif dan harus dilakukan bersama-sama," kata dia.
Dia menyatakan bahwa DPR mendukung keputusan Prabowo. Dia berharap, APBN 2025 digunakan untuk kesejahteraan rakyat.
"Jadi memang itu satu hal yang pasti mendapatkan dukungan dari DPR. Kami harapkan dalam tahun 2025 APBN digunakan sebaik mungkin dengan seefektif-efektifnya untuk kebaikan rakyat," jelasnya.
Dukungan Lainnya
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira melihat langkah penekanan anggaran pemerintah yang terkait dengan belanja seremonial, ATK, serta sewa kendaraan merupakan langkah yang positif untuk meningkatkan ruang fiskal.
"Contohnya, rapat dan seminar belanja memang bisa digantikan dengan rapat online, jauh lebih murah dan efektif," kata Bhima ketika dihubungi Tribunnews, Selasa (28/1/2025).
Dia mengatakan, bahwa peralatan militer bisa digantikan dengan tanda tangan dokumen secara digital dan ramah lingkungan juga tidak boros kertas. Sebab, selama ini beban belanja birokrasi cukup disorot karena menyumbang pelebaran defisit APBN dan tambahan utang pemerintah.
Di sisi lain, menurut Bhima, dampak negatif terhadap bisnis Meeting, Incentives, Convention, dan Exhibition (MICE) juga signifikan.
Banyak pelaku usaha MICE bergantung pada pendapatan dari acara-acara yang diselenggarakan pemerintah.
"Meskipun sudah berlalu pandemi, kondisi pendapatan dari sektor MICE belum sepenuhnya pulih. Kita khawatir ada risiko PHK di sektor jasa akomodasi dan makan-minum akibat efisiensi belanja pemerintah," kata Bhima.
Dampak ekonomi dari penurunan pendapatan sektor MICE mencakup potensi kehilangan lapangan kerja sekitar 104.000 orang. Dari sisi PDB, potensi MICE yang mengalami ancaman mencapai Rp103,9 triliun setidaknya.
"Tidak hanya harapan dari wisman dan wisatawan saja, dengan gejolak geopolitik dan ekonomi global, maka belanja pemerintah menjadi motor pemulihan sektor MICE. Namun, harapan itu pupus begitu ada efisiensi anggaran," kata Bhima.
Kontra
Di sisi lain, anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mercy Barends, memberikan tanggapan terhadap Anggaran Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) yang mencapai efisiensi sebesar 58 persen sebagai dampak dari Instruksi Presiden No 01 Tahun 2025.
Menurutnya, kebijakan itu bisa menghancurkan kebudayaan dan peradaban bangsa Indonesia.
Saya merasakan kegelisahan selama menunggu rapat. Saya secara jelas menyampaikan bahwa anggaran yang tersisa menunjukkan sikap pemerintah terhadap warisan budaya dan peradaban bangsa.
"Jika terus dipotong terus-menerus, Indonesia akan mengalami keruntuhan kebudayaan dan peradaban bangsa," kata Mercy dalam keterangan yang diterima, Kamis (6/2/2025).
Esensi kebudayaan dijelakan Mercy adalah "Kebudayaan sebagai jembatan perdamaian, pembangunan, dan kesejahteraan" (kebudayaan adalah jembatan perdamaian, pembangunan, dan kesejahteraan).
"Sementara banyak masyarakat adat yang terpinggirkan karena program-program pembangunan ekstraksi seperti tambang, minyak dan gas, industri lainnya," kata Mercy.
Legislator dari Dapil Maluku menyatakan, masalah-masalah tersebut muncul akibat permasalahan tersebut, seperti kerusakan lingkungan, kemiskinan ekstrem, dan konflik sosial dengan pendatang yang mencari pekerjaan.
"Proses akulturasi dan revitalisasi budaya perlu mendapat perhatian yang serius," kata Mercy.
Mercy menambahkan program-program yang berkaitan dengan urusan kebudayaan tidak boleh hanya berfokus pada perayaan dan distribusi perlengkapan seni budaya saja.
"Masyarakat adat kita harus dibangun dan dilindungi, mendapatkan akses yang sama dalam berbagai aspek kehidupan. Urusan kebudayaan intinya adalah menempatkan masyarakat sebagai pusat pembangunan, dengan menjaga dan melestarikan keberagaman adat budaya sebagai kekuatan dan identitas bangsa," kata Legislator PDIP itu.
)
lainnya di
, dan
Editor : Pimred Laksamana.id