Laksamana.id | Tambang - Pembangunan Perumahan Primadona Town House yang berlokasi di Jalan Haf Jaya - Jl. Uhud Rimba Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, diduga tidak memenuhi standar spesifikasi teknis konstruksi bangunan.
Pembangunan perumahan yang dikerjakan oleh PT. Primadona Jaya Pratama anggota Asosiasi REI yang beralamat di Jl Garuda Sakti Km 1, Nomor 01, RT 001, RW 006 Kota Pekanbaru ini menjadi sorotan setelah dilakukan investigasi dilapangan terlihat bangunan sudah ada yang tumbang dan ada indikasi penggunaan material yang tidak sesuai standar.
Berdasarkan pantauan di lapangan, pembangunan rumah Type 36/108 M² di lokasi tersebut menggunakan besi berdiameter 8 mm untuk elemen struktural utama, seperti tiang atau kolom. Padahal, dalam standar konstruksi bangunan, besi tulangan untuk elemen struktural utama rumah satu lantai minimal berdiameter 10 mm. Demikian pula pada bagian sloof, yang berfungsi mendistribusikan beban ke pondasi, seharusnya menggunakan besi minimal 10 mm sebagai tulangan utama. Penggunaan besi berdiameter 8 mm hanya layak digunakan sebagai tulangan pengikat (begel), bukan sebagai elemen struktural utama.
Pembangunan perumahan harus memenuhi standar teknis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, yang menegaskan bahwa:
1. Pasal 7 ayat (1): Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan teknis sesuai fungsinya, termasuk ketentuan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.
2. Pasal 8 ayat (1): Bangunan gedung harus memiliki struktur yang andal, tahan terhadap beban, serta memenuhi standar bahan konstruksi yang berlaku.
3. Pasal 24: Setiap bangunan gedung wajib direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh tenaga ahli yang kompeten serta mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI).
Beberapa SNI yang relevan dalam pembangunan rumah antara lain:
1. SNI 2847:2019 – Persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung, termasuk perhitungan dimensi dan ukuran besi yang sesuai.
2. SNI 2052:2017 – Spesifikasi baja tulangan beton, yang mengatur kekuatan tarik dan toleransi dimensi besi tulangan.
3. SNI 1726:2019 – Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan, yang juga memengaruhi ukuran dan jenis besi yang digunakan.
4. SNI 1727:2020 – Beban minimum untuk perencanaan bangunan gedung, yang menentukan ukuran besi agar bangunan dapat menahan beban dengan aman.
Jika dugaan penggunaan material yang tidak sesuai ini benar, maka keandalan struktur bangunan dapat dipertanyakan dan berpotensi membahayakan penghuni di masa mendatang.
Selain tidak memenuhi standar teknis, dugaan pelanggaran ini juga berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mewajibkan pelaku usaha untuk:
* Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait spesifikasi bangunan, legalitas, dan ketentuan jual beli (Pasal 7 huruf b).
* Menjamin mutu dan keamanan produk agar sesuai dengan standar yang berlaku dan tidak membahayakan konsumen (Pasal 7 huruf c).
* Bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat ketidaksesuaian spesifikasi atau cacat bangunan (Pasal 19).
Jadi, jika dugaan penggunaan besi tidak sesuai standar ini benar, maka pembangunan Perumahan Primadona berpotensi melanggar ketentuan teknis bangunan dan hak-hak konsumen. Peran pemerintah daerah dan instansi terkait sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pembangunan perumahan di wilayah tersebut sesuai dengan standar yang berlaku dan tidak membahayakan masyarakat di kemudian hari.
Sementara ketika dikonfirmasi via WhatsApp terkait perizinan dan spesifikasi bangunan perumahan, pihak PT. Primadona Jaya Pratama, yang diwakili oleh Sari dalam balasannya mengatakan, Emangnya kenapa Ya pak ???Ada permasalahan apa ya pak sehingga bapak tiba-tiba mengajukan pertanyaan tersebut, Terkait informasi silahkan hub pimpinan langsung ya pak.. Tapi setau saya legalitas lengkap pak, Trimakasih ujarnya menutup jawaban.
Ketua Bidang Hukum dan Advokasi LPKSM Jaringan Informasi Himpunan Rakyat (JIHAT) Kota Pekanbaru, Mardun, S.H., CTA, menjelaskan bahwa pengembang memiliki kewajiban untuk mematuhi standar teknis dan hukum dalam pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), pengembang wajib memberikan informasi yang benar, menjamin mutu bangunan, dan mengganti kerugian jika ditemukan pelanggaran.
Lebih lanjut, Mardun menekankan bahwa material di bawah standar, seperti besi 6 mm atau 8 mm untuk struktur utama, tidak cukup kuat untuk menopang beban bangunan dan dapat berisiko menyebabkan kerusakan hingga runtuhnya rumah. Hal ini juga melanggar Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang mensyaratkan bangunan harus memenuhi aspek keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan.
Jika terbukti melanggar, pengembang dapat dikenakan sanksi administratif hingga tuntutan pidana. Konsumen disarankan untuk memeriksa spesifikasi teknis bangunan sebelum membeli rumah dan segera melaporkan jika ditemukan ketidaksesuaian.
Kejadian ini menjadi pengingat bagi konsumen untuk lebih berhati-hati dan memastikan pengembang mematuhi standar yang berlaku demi mendapatkan hunian yang layak dan aman.** Tim.
Editor : Pimred Laksamana.id