Empat menteri kini mendapat sorotan usai munculnya isu perubahan roster atau reyu Kabinet Merah Putih, yang sempat dibahas oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Empat menteri tersebut dicurigai akan terkena dampak restrukturisasi karena adanya kebijakan yang dianggap bermasalah.
Hal ini merupakan evaluasi pemerintahan Prabowo dan wakilnya, Gibran Rakabuming Raka, selama 100 hari.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira mengatakan bahwa perubahan direktur utama dalam bidang ekonomi harus dilakukan.
Itu informasi, kata sumber, dimaksudkan untuk mendorong kecapaian target kegiatan ekonomi kabinet merah-putih, dengan perubahan posisi menteri yang terkait dengan ekonomi.
Bhima menyoroti beberapa nama menteri yang patut dicopot karena performa mereka belum menunjukkan perbaikan di bawah kepemimpinan Prabowo selama 100 hari.
Nama-nama menteri itu, kata Bhima, adalah mulai dari Menteri Koperasi, Budi Ari, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri ESDM, Bahlil Lahadahlia, hingga Menteri Keuangan, Sri Mulyani.
Kamis (6/2/2025).
Secara spesifik, Bhima menyoroti penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait perdebatan mengenai kenaikan TPM 12 persen yang menimbulkan kemarahan publik.
Terjadi debat tentang pelaksanaan Coretex tanpa persiapan yang matang, yang dapat menyebabkan penurunan nama-nama penerima pajak.
Bhima juga menyoroti kinerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadahlia yang dianggap belum menunjukkan kinerja positif selama 100 hari menjabat di kabinet merah-putih.
Bahlil kini mendapatkan sorotan negatif karena rencanan pembatasan LPG 3 kg.
Selain itu, menurutnya Bahlil juga dituduh tidak sejalan dengan visi misi Presiden Prabowo.
"Bahlil salah satu menteri yang harus diresmikan kembali (resuffle) karena tidak memiliki rencana jalan untuk menyelesaikan pembangunan PLTU," jelasnya.
Bhima menyebutkan tantangan dalam ekonomi lagi lemah di masa depan.
Berdasarkan kebutuhan itu, perlu adanya seseorang dengan keterampilan yang matang guna mengisi posisi tersebut.
Dia mengenalkan masalah global seperti terus-menerusnya perang dagang Amerika dengan Tiongkok.
Kemudian banyak negara menerapkan kebijakan proteksinisme, yang semakin memperkuat kompetisi dengan Vietnam yang sukses menarik pengusaha untuk merelokasi bisnis mereka.
Pada aspek domestik, tantangan ekonomi masih terjadi.
Beberapa di antaranya melemahnya pengaruh daya beli masyarakat, stagnasi pertumbuhan ekonomi pada tingkat 5%, bankrutnya industri manufaktur hingga tantangan besar di sektor keuangan seperti pajak dan utang.
Itu karena pihak berwenang memutuskan dengan tepat untuk merevisi este kali kabinet tersebut.
Selain itu, komposisi kabinet ekonomi saat ini masih mengangkat beberapa pejabat lama semasa Kabinet Kerja di bawah kepemimpinan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Meskipun demikian, target-target ekonomi dari Presiden Prabowo Subianto berbeda dengan target ekonomi semasa era Presiden Jokowi.
"Artinya dengan resep yang sama, Pak Prabowo tidak akan bisa menargetkan target ekonomi yang lebih ambisius, karena sejumlah kebijakan di era Pak Jokowi tidak dapat dilanjutkan lagi, oleh karena itu, perlu diganti kelompok menteri yang relevan," jelasnya.
Apakah Prabowo perlu melakukan klarifikasi atau perubahan dalam jabatannya?
Seorang pengamat politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menyatakan bahwa seorang pengamat politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menyatakan bahwa Prabowo menggunakan dua kriteria saat menindak kabinetnya, yaitu ketidakhadiran kabinet yang tidak setia dan kebijakan yang tidak mendukung kepentingan rakyat.
Mungkin haya Prabowo yang curiga kalau ada menterinya yang tidak sepenuh hati terhadapnya.
Dia berasumsi, menteri itu mempunyai pembimbing bukan hanya Prabowo, tapi ada seseorang lainnya sebagai patokan dalam bekerja dan menjalankan kebijakan.
"Menteri tersebut pantas mendapat tindakan. Oleh karena itu, mereka berpeluang untuk akan terus menuntut Prabowo dengan kebijakannya," kata Jamiluddin, Jumat (7/2/2025).
Jamiluddin yakin menteri yang dimaksud sudah diketahui oleh Prabowo.
Kata dia, Prabowo menampilkan sikap yang jelas agar menterinya setia kepadanya dan negaranya.
Dengan demikian, Jamiluddin yakin Prabowo baru sekadar memberi peringatan tegas kepada para menterinya yang tidak setia dan mengingatkan kebijakannya tidak pro rakyat.
kabinet," imbuh dia.
Bagaimana Sijil Kinerja Kabinet Merah Putih?
Sekurang-kurangnya, menurut Adi Prayitno, Bahwa kalau harus berkata jujur, menteri-menteri dalam kabinet ini belum menunjukkan prestasinya.
Adi melihat, pertamina mayoritas hanya membuat rencana.
Dia mengatakan, sekarang ini kementerian hanya sibuk mengurus program makanan bergizi gratis saja.
"Namun pada tahap pelaksanaan, belum ada implementasi yang dapat diukur. Hal-hal lainnya masih dalam proses berlangsung, selain itu masih sebatas rencana yang akan lanjut," kata Adi, hari Jumat (7/2/2025).
Adi mengemukakan contoh, sejauh ini menteri yang terlihat sibuk hanya Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
Keduanya sibuk karena beri-biri karena terjadi insiden pagar laut di berbagai tempat, khususnya di Tangerang dan Bekasi.
"Sampai hari ini, hal itu masih belum mendekati harapan publik karena belum ada yang terungkap tentang siapa yang bertanggung jawab atas pagar laut di Kabupaten Tangerang." katanya.
(Kompas.com/ Adhyasta Dirgantara)
"
Editor : Pimred Laksamana.id