Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) menggali pagar laut sepanjang 30 kilometer di Tangerang yang mengganggu aktivitas nelayan, Sabtu (18/1/2025) pagi. Hal tersebut sesuai perintah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Muhammad Ali.
Berikut ini pesan dari Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) III Jakarta Brigjen TNI (Mar) Harry Indarto sebelum memulai pembongkaran pagar laut di Tangerang.
"Pertama, Presiden memberikan instruksi secara langsung kepada saya melalui Bapak Kepala Staf Angkatan Laut, untuk membuka akses khususnya untuk nelayan untuk keluar-masuk melakukan kegiatan," kata Brigjen Harry.
Lanskap Reporter: Harry menjelaskannya, keberadaan TNI AL di lokasi pagar laut sepanjang 30 kilometer itu tidak hanya hari ini saja, mereka sudah ada dan mendengarkan keluhan masyarakat setempat, khususnya nelayan sebelumnya.
Baca Juga:
"Hari ini bukanlah kali pertama kami berada di tempat ini. Sebelumnya, kami sudah mendengar keluhan-keluhan dari masyarakat tentang aliran laut yang macet karena pemagarannya, menghalangi mereka untuk mencari nafkah," kata Harry.
“Kami melakukan koordinasi dengan petugas desa dan kelompok-kelompok terkait, ketika itu kami meminta agar dijejali akses atau ditandai dengan rambu-rambu sehingga memudahkan nelayan ketika keluar masuk di jalanan untuk menuju laut,” ujarnya.
Pagar laut sepanjang 30 kilometer di Tangerang, yang sebelumnya berdentam viral, belum diketahui siapa yang bertanggung jawab atasnya. Pagar laut yang mengerikan itu telah merugikan nelayan setempat.
Sementara dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Kamis (16/1), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyebutkan bahwa perusahaan di balik pagar laut misterius di Tangerang adalah Perusahaan Pandai Indah Kapuk (PIK).
Namun ia membawa info pembahasan itu kepada Kumpulan 96 warga yang hadir dalam sambang-dialog heboh tentang pagar laut itu, di Flores Koka, Mangga Besar, Jakarta Selatan, Jumat (17/1).
Baca Juga:
Tentu saja, sumbernya adalah peraturan daerah. Sumber konflik pertempuran itu berdasarkan peta arahan penggunaan ruang yang dikeluarkan sebagai lampiran dari Perda nomor 13 tahun 2011. Setelah dikajilah berdasarkan sumber itu, memang yakin perusahaan yang bertanya-tanya adalah PT PIK, yang selama ini dirunding-runding, tidak ada nama yang lain, kecuali sumbernya.', kata Deputi Eksekutif Eksternal Nasional WALHI, Mukri Friatna.
Jadi benar-benar sangat mungkin seperti itu,enggak mungkin kita keluar kebebasan yang tiba-tiba, jika tidak ada alasan yang jelas dari Nabi saw.," kata yang mendasarinya,
Namun, sebelumnya pengelola Kawasan Pantai Indah Kosambi 2 menyatakan keberatan kabar mengenai pembangunan pagar laut dari bambu di pantai utara (pantura) Kabupaten Tangerang, Banten.
"Kedua pihak tidak ada hubungannya, nanti akan diselesaikan oleh otoritas hukum yang akan melanjutkan perkara ini," kata Manajer PIK 2 di Tangerang, Banten sebagaimana dikutip dari Antara, Minggu ( 12/1/ 2025).
Editor : Pimred Laksamana.id