Pagar laut panjang 30 km yang berada di dekat kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) menghebohkan masyarakat.
Dibangun selama berbulan lamanya dengan biaya besar, tetapi hingga detik ini, tidak ada pihak yang menyatakan diri bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut itupun.
Pemerintah Kabupaten Tangerang mengaku terkejut dengan pembatas laut yang dibuat dari bambu itu
Baru-baru ini, penduduk setempat menyebutkan bahwa penanaman pagar laut itu dipelopori oleh seorang artis terkenal.
Seorang pengamat politik serta pakar hukum administrasi, Refly Harun menyampaikan anggapan, artis pembangunan pagar laut seluas 30 Km di sekitar Tangerang, Banten adalah artis yang kini populer.
Dia juga menduga, sosok aktris itu memiliki bisnis dan memiliki hubungan yang dekat dengan kekuasaan.
"Kita bisa membayangkan jika seseorang adalah selebriti yang sedang populer, berbisnis, lalu berikutnya pasti harus membuat bisnis dekat dengan kekuasaan," kata Refly Harun, seperti yang dikutip dari acaranya yang tayang di YouTube pada Senin (13/1/2025).
"Orang yang dekat dengan kekuasaan inilah yang berani melakukan ini," kata Refly Harun.
Dalam kisah Refly, pemilik pagar laut terkenal itu menciptakan sebuah pagar laut yang dikatakan dijawab "liar". Karena itu, Refly menjadi frustrasi karena menurutnya tidak ada orang yang mungkin berani membelinya.
Jika ini dilakukan oleh pemerintah, maka sungguh fenomenal! Mereka bisa memiliki laut, padahal tidak ada satu orangpun yang paling kaya di Republik Indonesia yang mampu membeli laut.
"Karena laut itu milik Republik, milik rakyat, milik rakyat Indonesia yang berjumlah 270 juta lebih, bukan milik Prabowo pun," ucap Refly.
Pernyataan Nelayan
Teman, sebelumnya, seorang nelayan di Pulau Cangkir bernama Heru menyebutkan bahwa seorang bintang Tanah Air diduga menjadi pemilik pagar laut itu.
"Apa nama dalangnya?" tanya wartawan.
"Saya yakin semuanya juga tahu, bahkan anak-anak kecil pun tahu. Siapa lagi yang populer jika bukan bintang-bintang selebriti yang sedang hits? Ketika saya menyebutkan nama-nama mereka satu per satu, saya takut ada banyak nama yang tak tercantum semua orang pasti tahu," ungkap Heru sambil tersenyum, dari tayangan video YouTube Wartakotalive, Ahad (12 Januari 2025).
Heru menyebutkan bahwa dirinya telah menyadari pemasangan pagar laut tersebut selama beberapa waktu.
Dia merasa sangat gembira menyadari adanya pagar bambu yang terpasang di laut tersebut.
Karena tidak pernah ada informasi dari pemerintah daerah mengenai hal tersebut.
Bila memang menjadikan laut sebagai lokasi budidaya, ada spesifikasi yang berbeda-beda, seperti budidaya kerapu yang konsepnya luas, panjang, tinggi, sementara budidaya kerang hijau melibatkan rancangan yang berbeda pula.
"Ia juga membudidayakan kerang hijau. Contohnya ambil contoh untuk menangkap cumi atau udang, bukanlah seperti jaring apung. Jadi bukan poin itu yang digunakan untuk budidaya oleh masyarakat, saya pikir jauh dari harapan masyarakat," kata Heru.
Tidak ada penjelasan apa pun dari siapa pun sejak pembangunan pagar laut itu mulai.
Akhirnya, Heru dan penduduk setempat bertanya secara langsung kepada pekerja konstruksi yang membangun pagar laut tersebut.
"Biasanya harusnya koordinasi terlebih dahulu, dan berkaca pada masyarakat sekitar. Bagaimana memang masyarakatnya di sini? Jadi, kalau kita mau membuat pagar, pastikan ada manfaat yang dapat dikembangkan, dan pastikan warga memiliki masukan. Ini adalah kesalahan besar," kata Heru.
Heru mengatakan bahwa upah mereka yang bertugas membangun pagar laut adalah puluhan juta rupiah sehari.
"Jika diperkirakan, upah untuk pekerja di Tangerang Utara sekitar Rp 100.000 hingga Rp 125.000 per hari. Aku juga pernah mendengar ada yang menawarkan upah borongan, ada juga yang menawarkan upah harian, mereka tidak kurang dari mencapai target," kata Heru.
Dengan adanya kejadian ini, Heru berharap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berimobilisasi segera untuk memindahkan pagar laut tersebut.
Saya harapkan cara ini sederhana saja, balik seperti semula lagi. Apa gunanya ditunda-tunda, jika nanti dikembalikan lagi dalam 20 hari, pasti barokah langsung turun lagi.
"Jangan berharap terlalu lama, cuma 1-2 bulan atau mungkin 5 bulan sudah ada, nggak tahu, saya sendiri pernah dari awal dilakukan survei ke sini, dipercik, tapi kok gak ada langkah ke depannya," demikian Heru.
Tidak ada yang masangnya itu. Yang harus disambung adalah yang memotong, jangan membebani masyarakat lagi dengan yang memotong. Apalagi sampai TNI dan Polri yang ikut menangani, malu-malu saja. Kalah adalah jika bersaing dengan swasta, kelompok negara sama dengan kelompok swasta.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menuju Presiden dan Kabinet untuk meneliti sedalamnya instalasi pagar laut yang mungkin masuk ke dalam laut secara otomatis dan terus menerus.
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan, meminta pemerintah segera menginvestigasi secara menyeluruh tentang instalasi bangunan pagar laut di Tangerang tersebut.
Pemasangan pagar secara bertentangan dengan kegiatan nelayan dan melanggar peraturan penggunaan ruang laut tersebut.
"Benar-benar aneh hal ini bisa terjadi. Hal ini harus menjadi perhatian Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam memastikan pemanfaatan ruang laut sesuai dengan peraturan yang berlaku," kata Daniel, ketika ia dihubungi Tribunnews.com, Senin,
Daniel menegaskan, tindakan nyata diperlukan untuk mengungkap sipemegang jawab atas pemasangan pagar tersebut.
Selain itu, pihak pengelolaan laut telah menyatakan bahwa pemasangan pagar laut tersebut melanggar regulasi yang berlaku.
"Saya minta AgusNM menyegerakan pemutusan pagar laut miliknya yang mengganggu aktivitas nelayan," ujar dia.
Daniel kemudian menyampaikan peringatan, agar tidak ada pihak yang menguasai ruang laut tanpa izin yang jelas.
"Saya khawatir bahwa ada pihak-pihak yang mencoba menguasai laut tanpa izin yang jelas," kata Daniel.
Daniel mengatakan bahwa DPR akan memanggil KKP untuk mendengar penjelasan tentang perkara tersebut lewat Komisi IV DPR.
Daniel juga menekankan peran penting dari pemerintah untuk menegakkan ketegasan dalam mengatur dan menertibkan penerapan praktik yang produknya berpotensi melanggar hukum.
"Komisi IV mendukung pemerintah untuk menegasikan perihal ini agar tidak ada pihak yang menyangka ada di atas hukum yang berlaku," katanya dengan tegas.
Daniel kemudian mengusulkan kerja sama antara nelayan, aparat penegak hukum, dinas kelautan dan perikanan tempatan, serta KKP.
"Jika ada oknum tertentu yang melanggar harus ditindak tegas pula," ucapnya.
Artikel ini telah dipublikasikan di Tribunnews.com
Editor : Pimred Laksamana.id