Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil , dia dipanggil untuk memberikan keteranga kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB). Minggu lalu, penyelidik dari KPK telah melancarkan operasi pencarian di kediamannya milik Ridwan yang berada di jalan Ciumbuleuit, Bandung. Tim investigasi berhasil menyita beberapa bukti fisik seperti dokumen yang berkaitan dengan dugaan penyuapan tersebut, kerugian bagi pemerintah dinilai mencapai angka sekitar 222 miliar rupiah akibat kegiatan ilegal itu.
Seketika sebelumnya, ketua KPK yakni Setyo Budianto telah menyatakan bahwa posisi dari RK - singkatan yang digunakan untuk memanggil Ridwan Kamil - tetap berstatus sebagai saksi. Kemungkinan akan dipanggil kembali RK tersebut di dasari atas permintaan pihak peneliti agar dapat membantu dalam penyisiran lebih lanjut tentang kasus ini. Hingga saat ini,RK tampil sangat mendukung dan merespon pencarian barang bukti pada kediamannya terhadap tuduhan korupsi melibatkan Bank BJB dengan cara memberikan semua urusan hukum secara keseluruhan kepada lembaga antirasuah itu.
"Sebagai warganegara yang bertanggung jawab, kami dengan senang hati bekerja sama dan memberikan dukungan penuh kepada tim KPK dengan cara yang profesional," jelas RK melalui pernyataan tertulis setelah kediamannya diserahkan untuk penggeledahan oleh KPK pada hari Senin (10/3/2025) minggu lalu.
Dalam kasus ini , Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menentukan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korups di sekitar Bank BJB pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025. Sejak tanggal 27 Februari kemarin, lembaga tersebut sudah menerbitkan lima surat perintah penyelidikan (SP2D) bagi kelima individu itu. Tersangka-tersangka ini terdiri atas para pegawai negeri sipil yang bertugas membuat komitmen resmi; mereka meliputi Direktur Utama Bank BJB, Yuddy Renaldi (YR), serta kepala divisi Corsec Bank BJB, Widi Hartoto (WH).
Tiga tersangka tambahan berasal dari sektor bisnis; yaitu Ikin Asikin Dulmanan (ID), yang merupakan pemimpin di balik agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri, Suhendrik (S), sebagai kepemilikian utama pada agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspres, serta Sophan Jaya Kusuma (SJK), sang pendiri dari agensi PT Cipta Karya Mandiri Bersama dan Cipta Karya Sukses Bersama.
Melalui pencarian di 12 tempat berbeda dari tanggal 10 sampai 13 Maret 2025, petugas KPK mengamankan dana tunai senilai Rp70 miliar dalam bentuk deposito, beberapa motor dan mobil, properti seperti lahan dan rumah, serta arsip dan gedung. Dalam operasi ini, kediaman mantan Gubernur Jawa Barat RK dan perkantoran Bank BJB di Kota Bandung juga menjadi objek pemeriksaan oleh tim KPK.
Pelaksana Harian Direktur Penyidikan KPK, Budi Sukmo Wibowo, saat memberikan keterangan pers pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 di gedung KPK, menjelaskan bahwa insiden ini dimulai ketika Bank BJB melakukan realisasi belanja beban promosi umum serta produk bank tersebut. Permintaan tersebut dipenuhi oleh divisi Corsec Bank BJB senilai Rp409 miliar guna membayar biaya tayang iklan melalui televisi, percetakan, dan platform daring bersama-sama dengan enam perusahaan agen yang bermitra.
Meskipun demikian, hasil investigasi mengungkap adanya perbedaan antara uang tidak biasa yang diterima oleh agen dan pembayaran yang dilakukan kepada beberapa media. Perbedaan ini menyebabkan kerugian negara yang diestimasikan mencapai Rp222 miliar.
Di samping itu, pemberian mandat kepada keenam agensi tersebut bertentangan dengan aturan pengadaan barang dan jasa. Yuddy serta Widi selaku Pejabat Pembuat Komitmen dari Bank BJB dicurigai memberikan instruksi pada tim pengadaan untuk menyusun proses seleksi sehingga merugikan kontraktor tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.
Apabila dijabarkan, PT Cipta Karya Mandiri Bersama mendapatkan dana senilai Rp 41 miliar, sedangkan PT Cipta Karya Sukses Bersama meraih jumlah yang lebih besar yaitu Rp 105 miliar. Selanjutnya, ada PT Antedja Muliatama dengan pendapatan mencapai Rp 99 miliar, lalu PT Cakrawala Kreasi Mandiri mendapat Rp 81 miliar, PT BSC Advertising mengantongi Rp 33 miliar, dan terakhir PT Wahana Semesta Bandung Ekspress memperoleh sumbangan sejumlah Rp 49 miliar.
Tersangka utamanya memberikan perintah kepada tim pengadaan untuk melewatkan tahapan verifikasi dokumen penyedia berdasarkan prosedur standar operasional (SOP). Mereka juga menyatakan bahwa jajaran tersebut harus menambah nilai evaluasi setelah adanya presentase penawaran dari para peserta tender atau biasa disebut sebagai post bidding.
KPK menemukan bahwa dana untuk biaya promosi Bank BJB antara tahun 2021 hingga 2023 mencapai Rp409 miliar sebelum pajak. Setelah dikurangi dengan pajaknya, jumlah itu berkurang menjadi kira-kira Rp300 miliar. Berdasarkan hasil investigasi, baru sekitar Rp100 miliar saja dari total dana tersebut yang dihabiskan seperti tujuannya semula.
"Sekitar 100 triliun telah dialokasikan berdasarkan tugas sebenarnya yang sudah diselesaikan. Namun, kita belum memeriksa setiap rincian dari anggaran itu hingga 100 miliar tersebut," jelas Pelaksana Harian Direktur Penyidikan KPK, Budi Sukmo Wibowo.
Berdasarkan pernyataan Budi, KPK berencana menerapkan pendekatan "follow the money" dalam menyelesaikan kasus korupsi ini. Pendekatan itu bertujuan untuk fokus pada pengawasan arus keuangan dengan tujuan mengungkap hubungan dan partisipasi dari setiap pihak yang terkait.
Sebagai gantinya dari hanya bergantung pada kesaksian dan berkas-berkas administrasi, dengan pendekatan ini, KPK dapat menganalisis transaksi finansial yang mencurigakan di tengah-tengah kasus tersebut. Ini termasuk pengecekan arus dana menuju akun beberapa pihak terpilih, pengeluaran yang tak lazim, sampai usaha penyembunyian uang via firma-firma kosong. Teknik follow the money pun turut memperkuat kapabilitas untuk membuka potensi keterlibatan para pemimpin politik.
Ternyata, dugaan kasus korupsi dalam proses pengadaan iklan untuk Bank BJB telah disinyalir oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun lalu. Saat itu, KPK memilih tidak merilis identitas para tersangka atau menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik). Tambahan pula, laporan hasil audit yang dihasilkan Badan Pengawas Keuangan (BPK) bulan Maret 2024 mencatat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan anggaran promosi produk serta biaya kampanye iklan. Dokumen dengan nomor 20/LHP/XVII.BDG/03/2024 tersebut menyajikan tinjauan BPK tentang operasional Bank BJB selama rentang waktu 2021 hingga 2023.
Berikut ini adalah detailnya: selama masa tersebut, Ridwan Kamil menduduki posisi sebagai Gubernur Jawa Barat dan juga mengontrol sebagian besar saham Bank BJB. Ini karena Pemerintah Provinsi Jabar memiliki porsi saham yang tertinggi pada institusi perbankan lokal tersebut. Sebagai gubernur, dia turut ambil bagian dalam proses pengambilan kebijakan penting untuk bank saat pertemuan dengan para pemilik saham utama, termasuk tugas memilih dan melantik pegawai-pegawai senior di Bank BJB.
Efektivitas Teknik Mengikuti Uang
Para peneliti dari Pusat Kajiannya Anti-Korupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenur Rohman, berpendapat bahwa prinsip tidak bersalah sampai dibuktikan bersalah harus tetap dipertahankan bagi RK. Tugas penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah mencari dan menguji bukti yang dapat mendukung atau menyangkal hubungan antara RK dengan skandal suap di Bank BJB. Perilaku tersebut mesti ditelaah lebih jauh untuk melihat bagaimana aktifitas pembelian iklan oleh Bank BJB ketika RK masih menjabat sebagai gubernur Jawa Barat.
Di samping itu, penting untuk menyelidiki adanya arus dana yang mengarah kepada Ridwan Kamil. KPK pun bisa menginvestigasi jenis pemberian lainnya yang mungkin termasuk dalam Gratifikasi baik melalui uang maupun benda. Oleh karena itu, usaha mendapatkan klarifikasi dari RK di pandang oleh Zaenur sebagai langkah yang harus ditindaklanjuti oleh KPK.
"Sampai sekarang, Ridwan Kamil hanya memiliki status sebagai saksi sehingga penting untuk memprioritaskan prinsip presumption of innocence alias asas praduga tak bersalah. Bahkan, dia belum menjadi tersangka pun," jelas Zaenur kepada reporter Tirto pada hari Senin, 17 Maret 2025.
Zaenur turut menilai bahwa modus korupsi dalam kasus Bank BJB sebetulnya sering sekali digunakan dalam kasus di daerah. Permainan kotor pejabat internal dengan pihak swasta yang melakukan kongkalikong dalam pengadaan barang dan jasa. Dalam kasus Bank BJB, kata Zaenur, terlihat jelas dari selisih uang yang didapat perusahaan agensi dalam jumlah yang sangat besar. Padahal, seharusnya agensi hanya menerima bagian sekitar 1-2 persen dari total pembayaran kepada media massa.
Cara itu dilanjutkan dengan adanya kemungkinan manipulasi oleh perusahaan kosong. Hal ini nampak dari penyerahan tanggung jawab antar satu badan usaha ke badan usaha yang lain tanpa pemberitahuan kepada Bank BJB. Zaenul mengkritisi bahwa metode 'meminjam nama' sering kali muncul dan berpotensi menyebabkan kasus suap.
"Saya melihat bahwa ada suatu peta untuk setiap paket yang memastikan tidak diperlukannya proses lelang. Dengan demikian, bisa dilakukan pembelian langsung atau penetapan langsung tanpa harus menjalankan prosedur tender publik," jelas Zaenur.
Pada saat bersamaan, Ketua IM57+ Institute, Lakso Anindito, mengatakan bahwa pendekatan follow the money yang dijalankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan teknik standar dalam investigasi kasus kejahatan finansial. Metodenya ini bertujuan untuk mengungkap siapa sebenarnya pemegang manfaat terbesar (beneficial owner) pada sebuah transaksi tersebut.
Kata Lakso, artinya adalah bahwa KPK sekarang sedang fokus untuk menyelidiki siapa pihak utama dalam melakukan transaksi berkaitan dengan kasus ini dengan mempelajari aliran atau gerakan uang yang terlibat. Sementara itu, Lakso juga mencatat ada masalah struktural tentang penyaluran dana luar anggaran. Di tingkat lokal, praktik suap menggunakan dana semacam ini tetap berlanjut akibat adanya permintaan nyata akan dana tersebut.
"Solusi nasional dibutuhkan untuk menangani masalah dana luar anggaran ini selagi dana masih tersedia; hal ini menjadi dilema bagi para pemain lokal dan BUMD agar situasi dapat terus berlangsung," ujar Lakso saat memberikan keterangan pada jurnalis Tirto, Senin (17/3/2025).
Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), antara tahun 2004 sampai dengan 2023, telah ada 601 insiden penyuapan yang berlangsung di tingkat pemerintahan kabupaten atau kota dan juga melibatkan para pemimpin seperti walikota, bupati beserta tim mereka. Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan bahwa selama periode 2021 hingga 2023 saja setidaknya sudah ada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh sekurang-kurangnya 61 orang pejabat daerah. Angka tersebut kemungkinan akan bertambah apabila ditambahkan laporan-laporan lainnya dari lembaga kepolisian maupun kejaksaan.
Pembelian barang dan layanan merupakan area yang paling banyak ditargetkan oleh para pelaku penyuap. Menurut catatan Komisi Pemberantasan Korupsi, dari tahun 2004 hingga 2024, badan anti-korupsi tersebut telah mengatasi 394 kasus suap berkaitan dengan pembelian barang atau penyediaan jasa. Tipe kasus seperti ini menduduki peringkat kedua setelah dugaan penyuapan/gratifikasi yang berjumlah 1.035 kasus.
Pengamat dari Transparency International Indonesia (TII) bernama Bagus Pradana menilai bahwa skandal suap yang melibatkan Bank BJB merupakan cerminan dari masalah kecurangan dalam proses pembelian barang dan jasa oleh pemerintah kota atau kabupaten. Dua penyebab pokok situasi ini terjadi adalah kurang efektifnya sistem pengendalian serta adanya hubungan bermasalah antara pejabat publik dengan perusahaan bisnis swasta.
Kenaikan anggaran merupakan salah satu metode yang digunakan oleh pejabat dan korporasi untuk mendapatkan keuntungan dari berbagai proyek pemerintah daerah. Cara ini kerap menggunakan modus operandi dengan melibatkan perusahaan fiktif untuk membantu tujuan tidak terpuji para pelaku penyuapan.
"Biasanya petinggi atau sekelompok pencari sewaan berada di belakang perusahaan-perusahaan hantu tersebut. Mereka biasanya mendirikan suatu perusahaan atau menggunakan payung korporasi milik pihak lain. Sehingga nama yang dicantumkan dalam dokumen adalah nama seseorang lain," jelas Bagus kepada reporter Tirto, pada hari Senin (17/3/2025).
Bagus menganggap bahwa skandal suap di Bank BJB adalah peringatan tentang manajemen bank milik pemerintah yang tidak baik. Ini secara langsung mempengaruhi masyarakat yang menjadi korban dampak dari ketidakmampuan petugas lokal melaksanakan kewajiban mereka dengan benar. Akhirnya, hal ini menyebabkan turunnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi perbankan tempat uang rakyat disimpan.
Sebenarnya, bank daerah memiliki peran vital dalam ekonomi lokal. Mereka sering kali mengelola berbagai program keuangan inklusif mulai dari tabungan siswa hingga bantuan sosial tanpa tunai. Selain itu, mereka juga menawarkan kredit pembiayaan untuk kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, nelayan, serta pedagang skala kecil.
"Korupsi menyebabkan penurunan effesiensi di daerah serta mencegah investasi, sehingga berdampak pada melemahnya perekonomian setempat. Hal ini membuat pertumbuhan ekonomi lokal menjadi negatif," jelas Bagus.
Editor : Pimred Laksamana.id