Laksamana.id | Jakarta - Kemiskinan di desa bukan hanya soal pendapatan, tapi juga akses. 38% jalan kabupaten di Indonesia dalam kondisi rusak. Akibatnya, biaya logistik tinggi, harga kebutuhan pokok melambung, dan masyarakat desa semakin terjepit.
Di kota, harga gas melon hanya Rp20-22 ribu, tapi di desa bisa mencapai Rp40-50 ribu. Kenapa? Karena akses jalan buruk membuat distribusi barang mahal. Di desa yang terisolasi, hidup terasa seperti dihimpit dari segala sisi: mencari uang sulit, sementara biaya hidup melambung.
Menurut Djoko Setijowarno, Akademisi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua MTI Pusat, solusi untuk membuka keterisolasian dan mengurangi kemiskinan adalah melalui Program Inpres Jalan Daerah dan Layanan Angkutan Bus Perintis. Infrastruktur yang baik membuka akses pasar, menekan biaya logistik, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Namun, anggaran infrastruktur yang diajukan Pak Jokowi dipangkas dari Rp400 triliun menjadi Rp110 triliun, hingga akhirnya hanya Rp29 triliun tahun ini. Salah satu alasan pemangkasan ini adalah untuk mendanai program makan bergizi gratis. Tapi apakah ini solusi terbaik bagi semua daerah?
Di desa, banyak anak tetap sehat karena makan ikan hasil tangkapan keluarga, sayur dari kebun, dan beras dari ladang sendiri. Tapi tanpa jalan yang baik, mereka tetap terisolasi dari kemajuan.
Jadi, mana yang lebih penting untuk jangka panjang:* Membangun jalan agar ekonomi desa berkembang?
* Atau memberi makan gratis yang sifatnya sementara?
Pemerintah perlu memahami bahwa kemiskinan struktural bukan terjadi karena masyarakat malas, tetapi karena lingkungan dan kebijakan yang menghambat mereka. Semoga ada kebijakan yang lebih berpihak kepada desa, bukan sekadar program populis yang tidak menyentuh akar permasalahan.***