Laksamana.id , Jakarta - Pendirinya dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), yaitu Saiful Mujani, mengkritisi diskusi tentang hal tersebut. revisi UU TNI yang dilakukan tertutup di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Jumat-Sabtu, 14-15 Maret 2025. “Kenapa DPR-Pemerintah bahas RUU TNI diam-diam di hotel mewah? Kenapa tidak undang akademisi, ormas, media, NGO terkait isu TNI? @DPR_RI,” kata Saiful Mujani dalam pernyataannya di media sosial X miliknya, Sabtu, 15 Maret 2025.
Saiful Mujani mengizinkan Tempo Mengutip pernyataannya pada bagian X. Dia mengungkapkan bahwa substansi diskusi terkait revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia itu sebenarnya bertentangan dengan semangat reformasi. Sementara menurutnya, tujuan reformasi adalah untuk membuat TNI menjadi lebih professional dalam urusan pertahanan nasional dan tidak memberikan ruang yang luas bagi militer ikut campuri ranah sipil.
Justru sebaliknya, menurut Saiful, reformasi harus mencegah atau malah menghapus campurtangan TNI dalam urusan sipil supaya pertahanan dapat dikelola dengan lebih profesional. "Hal ini bertentangan dengan tujuan reformasi. Ini adalah mundurnya kita sebagai bangsa," ujar Saiful.
Menurut Saiful, idealnya pemerintah serta DPR harus mengawali diskusi Rancangan Undang-Undang Tentang TNI untuk mencegah adanya isi yang keluar dari jalurnya. Tanpa memasukkan keterlibatan publik, menurut Saiful, sudah di luar aturan prosedural.
"Kita akan mengajukan keberatan di Mahkamah Konstitusi layaknya UU Cipta Kerja," ujarnya.
Saiful berpendapat tak ada urgensi bagi RUU TNI untuk langsung disahkan. Menurutnya, terdapat indikasi adanya upaya dalam revisi tersebut untuk menambah posisi sipil gunakan angkatan militer sehingga bisa menampung para perwira yang telah pensiun semenjak masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
"Oleh karena itu, ini tidak terkait dengan negara, melainkan desk job "Para perwira TNI yang sedang tidak bekerja," katanya.
Ketua Komisi I DPR Utut Adianto menyebut bahwa telah menjadi tradisi bagi anggota legislatif Senayan untuk melakukan rapat di hotel. “Ini bukan hal baru. Silakan Anda periksa,” katanya ketika ditanyai dalam kesempatan itu di tengah-tengah pertemuan yang berlangsung di Hotel Fairmont, Jakarta, pada hari Sabtu, tanggal 15 Maret 2025. Dia menambahkan,“(Diskusi) UU Kejaksaan dilakukan di Hotel Sheraton dan UU Perlindungan Data Pribadi ada di InterContinental. Mengapa tidak dikritik saja?”
Anggota PDI Perjuangan tersebut enggan berkomentar ketika dimintai tanggapan tentang kebijakan penghematan anggaran. "Itu hanya pandangan Anda," katanya.
DPR beserta pemerintah menyelenggarakan pertemuan di Hotel Fairmont guna mendiskusikan dengan lebih rinci tentang daftar inventaris masalah atau DIM dariRUU Tentara Nasional Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup dan dipusatkan di hotel berbintang lima tersebut.
Editor : Pimred Laksamana.id
