Laksamana.id | Jepara – Uji coba sistem tiket elektronik di sejumlah destinasi wisata Jepara, seperti Pantai Bandengan, Pantai Kartini, Benteng Portugis, dan Museum R.A Kartini, mendapat perhatian dari berbagai pihak. Ketua Lembaga Jepara Membangun (LJM), Yuli, menegaskan bahwa keberhasilan sistem ini tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada mental dan moral sumber daya manusia (SDM) yang mengoperasikannya. Sabtu, 15/03/2025.
Dinas Pariwisata Jepara mulai menguji coba sistem tiket elektronik di beberapa destinasi wisata. Program ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan pendapatan sektor pariwisata. Namun, Ketua LJM mengingatkan adanya potensi penyimpangan jika pengawasan tidak dilakukan dengan ketat.
Program ini diinisiasi oleh Dinas Pariwisata Jepara dengan melibatkan pegawai pengelola destinasi wisata. Sementara itu, Ketua LJM, Yuli, mengkritisi aspek pengawasan dan mentalitas SDM yang terlibat dalam implementasi sistem ini.
Sistem tiket elektronik diuji coba di beberapa destinasi wisata utama di Jepara, yaitu, Pantai Bandengan, Pantai Kartini, Benteng Portugis, Museum R.A Kartini
Uji coba sistem ini telah dimulai dalam beberapa waktu terakhir dan masih terus berlangsung. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Dinas Pariwisata Jepara terkait hasil sementara dari uji coba tersebut.
Penerapan tiket elektronik bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah dari sektor wisata. Selama ini, terdapat dugaan kebocoran dalam pelaporan keuangan tiket wisata akibat lemahnya sistem pencatatan manual. Dengan sistem elektronik, diharapkan data pemasukan lebih akurat dan potensi kebocoran dapat ditekan.Namun, Ketua LJM Yuli menegaskan bahwa teknologi saja tidak cukup. Menurutnya, keberhasilan sistem ini bergantung pada mental dan moral pegawai yang mengelola tiket elektronik.
"Sebagus apa pun sistem yang diterapkan, efektivitasnya tetap bergantung pada mental SDM yang menjalankannya," ujar Yuli.
Ia juga mengingatkan bahwa sistem ini tidak boleh menjadi sekadar formalitas atau alat justifikasi terhadap kinerja pegawai yang kurang optimal.
"Jangan sampai tiket elektronik ini dijadikan pembenaran bahwa pegawai pariwisata tidak bekerja secara optimal dan korup, padahal mereka digaji oleh negara," tegasnya.
Editor : Pimred Laksamana.id
