Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tidak bisa diam menghadapi penerapan buku kenangan yang harus dibayar mahal, yaitu seharga Rp 450 ribu.
Fakta tersebut ditemukan Dedi Mulyadi ketika seorang guru menceritakan kisahnya kepada Gubernur.
Saya tidak dapat memenuhi permintaan Anda karena tanggal yang Anda sebutkan tidak valid. Tidak ada tanggal 1 Maret 2025.
Biayanya berkisar Rp 150.000 hingga Rp 450.000 per anak.
Kepala sekolah dan guru telah menyarankan untuk mengubahnya ke bentuk digital dan menyimpannya di Google Drive atau platform lain.
“Tapi mungkin ini saatnya yang berat, Pak,” ujar guru tersebut kepada Dedi Mulyadi.
Mendengar itu Dedi terkesan bingung.
Karena semua kenangan anak bungsunya, Ni Hyang, juga disimpan dalam bentuk digital, bukan dalam bentuk cetakan yang mudah hilang atau rusak.
Dia berharap sekolah-sekolah dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi dan mencari solusi yang lebih efektif untuk para siswa dan orang tua.
“Kita bisa menyimpan semua kenangan di akun Google Drive masing-masing. Alih-alih album fisik, yang seringkali hilang,” kata Dedi, sebagaimana dilansir dari Kompas.com.
Ia juga menyoroti fenomena wisuda yang marak terjadi di tingkat sekolah dasar dan menengah.
Menurutnya, upacara wisuda lebih tepat untuk alumnus perguruan tinggi, seperti sarjana atau diploma.
"Saya melarang sekolah untuk mengadakan wisuda bagi lulusan TK, SD, dan SMP. Menurut saya, wisuda lebih cocok untuk S1 dan D3. Lebih baik, kelulusan diselenggarakan dengan sederhana, seperti era dulu," katanya.
Sebagai alternatif, Dedi berencana membangun gedung pertunjukan di sekolah-sekolah untuk memungkinkan berbagai kegiatan dilaksanakan dengan lebih efektif dan mengurangi beban orang tua.
“Kemudian kita akan membangun ruang pertunjukan di setiap sekolah secara bertahap. Ruang tersebut bisa digunakan untuk acara peresmian, pertunjukan tari, musik, atau bahkan menonton film berkualitas,” jelasnya.
Menurut Dedi, langkah ini tidak hanya mengurangi beban biaya orang tua, tetapi juga memberikan fasilitas yang bisa digunakan oleh siswa dalam berbagai kegiatan akademik dan non-akademik.
"Kegiatan belajar tetap berlangsung normal, tanpa membebankan orang tua dengan biaya tambahan. Yang terpenting, kualitas pendidikan tetap terjaga dan anak-anak dapat mengingat masa sekolah mereka dengan baik," pungkasnya.
Saat itu, Dedi Mulyadi (Demul) menyingkirkan kepala sekolah SMA Negeri 1 Cianjur.
Ini disampaikan Dedi Mulyadi melalui akun Youtube-nya pada Kamis, 27 Februari 2025.
Dedi menjelaskan bahwa sebelumnya tim dari Inspektorat Provinsi Jawa Barat telah dikirim ke SMAN 1 Cianjur.
Dari hasil penyelidikan yang mendalam, maka putusan untuk mengganti Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Cianjur diambil.
Pengangkatan Kepala SMAN 1 Cianjur ini masih berlaku sementara, belum menjadi keputusan permanen.
"Kami menyampaikan bahwa dua hari yang lalu kami mengutus tim inspektorat ke SMA Negeri 1 Cianjur," ujar Dedi Mulyadi.
"Dan malam sebelumnya telah diputuskan dan disepakati bahwa hasil pengujian kepala SMA Negeri 1 Cianjur dibatalkan sementara," kata Demul.
Dia mengatakan bahwa penghapusan ini masih bersifat sementara karena inspektorat melakukan penyelidikan lebih lanjut.
Dedi tidak menyebutkan secara spesifik masalah yang dihadapi Kepala SMA Negeri 1 Cianjur ini.
Dedi menyebutkan bahwa masalah tersebut terkait dengan isu keuangan di lembaga pendidikan tersebut.
"Karena kami harus melakukan penjajagan lebih lanjut terhadap berbagai kegiatan pengelolaan keuangan di SMA Negeri 1 Cianjur," kata Dedi.
Dedi mengatakan bahwa investigasi masalah keuangan di sekolah tidak hanya akan dilakukan di SMAN 1 Cianjur, tetapi juga akan meluas ke sekolah-sekolah lain di Provinsi Jawa Barat.
Maka itu dapat digunakan untuk membuat rekomendasi untuk kepentingan dunia pendidikan di Jawa Barat.
"Dan itu juga akan terus kami lakukan ke semua SMA dan SMK di seluruh Provinsi Jawa Barat," kata Demul.
"Untuk itu, kami bisa mendapatkan rekomendasi yang objektif untuk kepentingan pendidikan," katanya.
Jika ditemukan pelanggaran berat dalam penyelidikan ini, Demul mengatakan akan menindak tegas.
Mencopot atau memecat kepala sekolah secara permanen.
Namun, kepala sekolah yang dipecat nanti masih bisa melanjutkan karirnya di dunia pendidikan.
"Jika kesalahan kepala sekolah kami ditemukan sangat berat dan tidak dapat ditolerir lagi, maka kami akan memutuskan untuk mengakhiri kontraknya secara permanen," kata Dedi.
"Dan selanjutnya, dia akan ditugaskan menjadi guru biasa di seluruh sekolah di Provinsi Jawa Barat," tambah Dedi.
Dedi menyampaikan pada semua orang tua siswa bahwa Pemprov Jabar benar-benar ingin memperbaiki kualitas pendidikan di Jawa Barat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan dana puluhan triliun untuk memperkecil beban biaya yang dikeluarkan oleh orang tua siswa.
"Saya menyampaikan kepada semua orang tua siswa, Pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini sangat serius memperbaiki pendidikan di Jawa Barat, mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh orang tua," katanya
"Karena kita telah mengeluarkan uang puluhan triliun, tetapi jika masih ada beban dan biaya yang besar di sekolah, itu berarti subsidi yang diberikan puluhan triliun itu tidak bermakna apa-apa," kata Dedi.
(*)
Editor : Pimred Laksamana.id