Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengubah aturan baru terkait sekolah dan pendidikan di Jabar menyebabkan beragam reaksi dari masyarakat.
Sebabnya, Dedi Mulyadi akan membuat peraturan yang tegas sehingga para murid bisa fokus mengejar pendidikannya, bukan mengurus hal di luar sekolah.
Aturan baru tersebut diumumkan Dedi Mulyadi secara bertahap.
Pria yang akrab dipanggil Kang Dedi atau Demul itu sebelumnya telah mendengar keluhan dari orang tua siswa tentang biaya sekolah yang mahal dan cerita dari para guru.
Oleh karena itu, untuk memperkuat lagi peraturan baru tersebut, Demul baru-baru ini berbicara dengan seorang pendidik yang dikenalnya, yaitu Kepala Sekolah SMAN 3 Purwakarta, Asep Mulyana.
Pembatasan wisuda di tingkat pendidikan TK hingga SMP
Dalam percakapan itu, Kang Dedi membahas banyak hal.
Hal utama yang diulas Dedi berdasarkan konten TikToknya yang belakangan viral adalah terkait dengan wisuda.
Sekretaris Menteri Pendidikan, Diakui Demul, mengatakan bahwa akan dibuat sebuah peraturan baru yang melarang sekolah TK hingga SMP untuk mengadakan upacara wisuda.
Menurut Dedi Mulyadi, wisuda saat TK hingga SMP tidak tepat, sebab menghasilkan biaya yang tidak produktif.
"Saya telah melarang kegiatan wisuda di sekolah. Menurut saya, wisuda lebih cocok untuk lulusan S1 atau diploma 3, bukan TK, SD, atau SMP. Ini berarti mahasiswa harus mengeluarkan biaya tambahan dan sibuk lagi," kata Dedi Mulyadi dalam wawancara dengan laksamana.id pada Minggu (2/3/2025).
Kang Dedi lebih menyarankan untuk mengganti upacara wisuda dengan menggelar acara kesenian untuk menyambut kelulusan siswa TK hingga SMP.
Pada masa depan, Bapak Dedi akan menyiapkan anggaran untuk pembangunan gedung multifungsi di semua sekolah di Jawa Barat.
"Kemungkinan lulusan tidak hanya di sekolah ini saja, misalnya di sekolah itu sendiri sudah ada lulusannya, seperti zaman dahulu kita, kita pernah sekolah. Lulusannya dibuat di sekolah, jika perlu kemudian pemerintah Provinsi membangun ruang pertunjukan di setiap sekolah, dengan kapasitas 1000 orang, kemudian secara bertahap kita bangunkan," kata Kang Dedi.
Bangunan serba guna tersebut, menurut Dedi, juga bisa digunakan untuk pertunjukkan di luar acara kelulusan siswa.
Misalnya, untuk acara tari sekolah, konser musik, menonton film berkualitas bersama murid, dan kegiatan positif lainnya.
Buku kenangan sekolah
Kedua, hal yang menarik perhatian Kang Dedi adalah tentang aksi para siswa yang mengeluarkan banyak uang untuk membeli buku kenangan, yaitu Buku Tahunan.
Kang Dedi sangat senang ketika mengetahui bahwa buku tahunan siswa yang telah menjadi tradisi selama bertahun-tahun akan tetap ada.
"Jadi album kenangan itu juga cukup mahal. Kami para guru telah mengusulkan, yang tadinya barang cetakan (foto) diganti dengan digital. Harga album kenangan itu berkisar antara Rp150 ribu hingga Rp450 ribu," kata Asep Mulyana.
"Oh, anak-anak punya album kenangan? Ah, aku menyimpan semua kenangan Ni Hyang di akun saya, bukan di album karena album suka hilang. Oh, itu yang diliput itu album kenangan, aku baru tahu," kata Kang Dedi.
Menurut Pak Asep, buku dan foto kenangan siswa sehari-hari dapat disimpan dalam media digital, bukan perlu dicetak.
Hal itu dapat mengurangi biaya pembuatan.
Dedi setuju dengan hal itu, sehingga dia meminta siswa untuk tidak lagi mencetak buku tahunan dan menggantinya dengan media penyimpanan digital.
"Bisakah album kenangan itu mahal?" tanya Kang Dedi.
"Biaya yang kami tawarkan dari Rp150 ribu sampai Rp450 ribu per anak. Karena kami memiliki kelas dan angkatan yang terpisah," kata Asep.
"Setiap anak punya album kenangan dengan harga sekitar Rp150 ribu hingga Rp450 ribu, ya sangat sulit untuk memilikinya," kata Kang Dedi.
"Dan yang mengelola mereka, sekolah sama sekali tidak terlibat," pungkas Asep.
"Jadi anak-anak membuat album kenangan, yang sebenarnya dapat disimpan dalam bentuk digital," jelas Dedi.
Asep mengatakan Rp 20 ribu sudah cukup untuk digital.
Buatlah peraturan agar siswa taat pada gurunya
Ketiga, aturan baru yang akan Dedi Mulyadi terapkan di sekolah adalah terkait dengan disiplin para siswa.
Awalnya Dedi Mulyadi terkesan kecewa dengan keluhan kepala sekolah tentang perilaku para siswa yang tidak lagi patuh kepada guru.
"Jadi sekarang anak-anak itu mengikuti perintah gurunya tidak sih?" tanya Kang Dedi.
"Memang semakin menurun tingkat ketepatan. Biasanya orang tua mengandalkan guru. Sekarang guru juga mengalami penurunan ketepatan (murid) semakin hari semakin kecil. Saya menjadi guru dari tahun 88, sekarang 2025, perbedaannya sangatlah mencolok (soal ketepatan murid)," mengakui Asep.
Karena itu, agar murid-murid di Jawa Barat kembali mematuhi guru, Kang Dedi akan membuat aturan baru.
Yaitu orang tua siswa akan diminta menandatangani perjanjian agar para guru bisa menghukum murid yang melanggar Undang-Undang Pendidikan Nasional.
"Jadi nanti pada saat penerimaan siswa baru, ada surat pernyataan dari orang tua bahwa mereka tidak akan mengajukan keberatan apa pun kepada sekolah, jika sekolah mengambil tindakan tegas terhadap siswa yang tidak mematuhi peraturan pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Nasional," kata Dedi Mulyadi.
Kang Dedi juga akan menyediakan pengacara di setiap sekolah.
"Saya menyiapkan pengacara untuk sekolah-sekolah, saya menyiapkan pengacara ke sekolah jika terjadi kriminalisasi," ujar Kang Dedi.
"Guruku, jangan takut sekalipun kepala sekolah, guru, dan sekolah Anda di Jawa Barat dilaporkan oleh orang tua dan siswa. Kami Gubernur Jawa Barat akan melindungi dan membantu sekolah-sekolah," kata dia.
Bicara mengenai konten Dedi Mulyadi yang membahas peraturan baru sekolah, masyarakat internet ramai memberikan ulasan.
Dilihat di kolom komentar, kebijakan Demul tentang sekolah tersebut menimbulkan pendapat yang berbeda-beda, ada yang mendukung dan ada yang menolak.
Beberapa netizen setuju dengan kebijakan Dedi Mulyadi, sementara yang lainnya tidak setuju.
Jangan pikir semua orang bisa melanjutkan pendidikan tinggi, biarkan mereka memiliki kenangan unik.
Yg mengkritik kebijakan gubernur ini mungkin sebagian besar adalah para pengusaha sekolah, benar nggak sih?
Tidak semua orang bisa menikmati kuliah, tapi semua ingin lulus. Apa salahnya uang kita, selain dari donatur, dilarang mengatur?
Kumpulkan uang untuk biaya wisuda, orang tua akan pusing.
Kita juga perlu mempertimbangkan perbedaan biaya dengan cara menyimpan uang
Ikuti saluran Tribunnews Bogor di WhatsApp:
Editor : Pimred Laksamana.id