laksamana.id, PADANG -- Kasus yang menimpa band Sukatani terkait lagu mereka berjudul "Bayar Bayar Bayar" menarik perhatian luas mengenai kebebasan berekspresi di Indonesia. Anis Hidayah, anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI, menyoroti pentingnya kasus ini sebagai pelajaran bagi semua lembaga untuk tidak "alergi" terhadap kritikan yang disuarakan oleh masyarakat.
"Jadi, ini adalah hak konstitusi bagi setiap warga negara untuk dilindungi, dihormati dan dipenuhi," kata Anis Hidayah di Padang, Sumatra Barat, Rabu (26/2/2025).
Menurut Anis, semua karya seni, termasuk lagu, adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati. "Jika karya itu adalah kritik terhadap pemerintah, kebijakan, atau lembaga negara, maka harus dihormati karena itu adalah hak asasi manusia," katanya.
Anis merasa kecewa dengan respons reaktif dan represif dari pihak yang ditujukan kritiknya, yaitu polisi. Ia menekankan bahwa kritik seharusnya dijawab dengan peningkatan kinerja untuk memulihkan kepercayaan publik dan menguatkan institusi.
"Kewajiban negara ada tiga, yaitu menghormati, melindungi, dan memenuhi," kata dia.
Kasus Sukatani bukanlah kejadian pertama yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi. Sebelumnya, seniman Yos Suprapto juga mengalami pembatalan penampilan karyanya di Galeri Nasional Indonesia.
Anis Hidayah meminta pemerintah dan pemangku kepentingan untuk tidak menganggap kritik sebagai ketidakcintaan terhadap Indonesia. "Mereka yang mengkritik itu sebenarnya menunjukkan kecintaan kepada negeri ini," kata Anis, yang juga dikenal aktif dalam isu-isu migran dan buruh.
Kasus-kasus seperti ini mengingatkan kita akan pentingnya adanya dialog dan toleransi terhadap perbedaan pendapat. Kebebasan menyampaikan pendapat dinilai sebagai salah satu pilar demokrasi yang harus dilindungi, dan kritik adalah bagian penting dari proses perbaikan dan pembangunan bangsa.
Editor : Pimred Laksamana.id