Kelompok Papua Merdeka merasa tidak membutuhkan ampuni dan penghapusan kekuasaan oleh Presiden Prabowo Subianto. Perwakilan TPNPB, sayap bersenjata dari Organisasi Papua Merdeka, menyatakan kelompoknya masih berkeyakinan kuat untuk mengusir Bumi Cenderawasih dari kekuasaan Indonesia.
Dalam jawaban yang sopan dan mendetail, Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom mengatakan bahwa wacana pengampunan bagi aktivis, tahanan politik dan pembela akan tidak mempengaruhi keputusan Papua untuk menentukan nasib sendiri. "Apakah itu amnesti, apakah itu penghapusan klasifikasi, itu urusan presiden. Itu bukan masalah kita. Kami sendiri tidak terlalu fokus di sana, kami tidak terpengaruh."
Sebby mengatakan bahwa sepanjang alley kawanannya yang ditangkap dan dipenjara oleh Pemerintah Indonesia tidak ada yang mendambakan amnesti. Dia juga percaya bahwa para tahanan politik yang selama ini menuntut agar Papua dapat menentukan nasib sendiri, bersikap konsisten pada tujuan yang sama.
“Tahanan politik Papua, pejuang-pejuang kemerdekaan Papua yang ditangkap pemerintah Indonesia, kemudian dipenjarakan, itu adalah simbol perlawanan. Jadi mereka terus berjuang di penjara,” ujar Sebby.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah mempertimbangkan pemberian amnesti atau abolisi bagi mereka yang terlibat dalam konflik bersenjata di Papua.
"Secara dasarnya, Prabowo Subianto telah setuju untuk memberikan amnesti dan penonaktifan hukum terhadap mereka yang terlibat dalam konflik di Papua. Dan menyelesaikan persoalan di sana dengan cara damai menggunakan hukum dan dari segi HAM," kata Yusril melalui siaran pers Rabu (23/1/2025).
Menteri HAM Nathalia Pigai menjelaskan, amnesti dan abolisi yang spesifik terkait masalah Papua merupakan bagian dari usaha untuk mengakhiri konflik yang panjang. “Tujuan dari ini, yaitu untuk rekonsiliasi dan kemanusiaan,” kata Pigai saat dihubungi Republika, dari Jakarta, Kamis (23/1/2020).
Editor : Pimred Laksamana.id