- Pemerintah akan memberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen mulai Rabu (1/1/2025) sampai dengan akhir Februari 2025.
Diskon tarif listrik ini untuk pelanggan rumah tangga dalam meringankan beban keuangan masyarakat imbas kenaikan tarif pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyambut baik adanya kebijakan diskon tarif listrik Januari-Februari 2025 tersebut.
(23/12/2024).
Baca juga:
Kelompok masyarakat yang dapat diskon tarif listrik 50 persen
Lebih lanjut, ada empat kelompok masyarakat sesuai golongan daya listrik yang bisa mendapatkan diskon tarif listrik sebesar 50 persen.
Berikut ini daftarnya:
Totalnya ada 81,4 juta pelanggan, atau setara dengan 97 persen dari total 84 juta pelanggan golongan rumah tangga.
Cara mendapatkan diskon listrik 50 persen
Darmawan menegaskan mekanisme penyaluran diskon tarif listrik 50 persen ini akan berjalan tepat sasaran dan tanpa melalui proses registrasi.
(17/12/2024).
Dia juga mengatakan diskon listrik ini diberikan kepada pelanggan prabayar dan pascabayar.
Bagi pelanggan prabayar, potongan 50 persen akan langsung didapatkan saat pelanggan membeli token listrik di mana pun.
Sebagai gambaran, jika sebelumnya pembelian pulsa Rp 100.000 menghasilkan kWh tertentu, maka hanya perlu Rp 50.000 untuk jumlah kWh yang sama.
serta melalui ritel dan agen penjualan terdekat.
Sedangkan untuk pelanggan pascabayar, tarif listriknya akan secara otomatis terpotong 50 persen saat melakukan pembayaran tagihan.
Baca juga:
Pendapatan PLN tergerus Rp 10 triliun imbas diskon tarif listrik
PLN berpotensi mengalami penurunan pendapatan sebesar Rp 10 triliun akibat adanya diskon tarif listrik 50 persen selama Januari-Februari 2025.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Keuangan PLN Sinthya Roesly.
, Jumat (27/12/2024).
Dengan begitu, menurut Sinthya, PLN akan melakukan tindakan antisipasi mengenai penurunan pendapatan tersebut.
Pihaknya akan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. Selain itu, kondisi keuangan PLN juga berada dalam pengawasan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Tentu kami harus mengantisipasi, tadi arahan dari Pak Wamen (Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo) bagaimana di PLN aspek keuangannya terus dijaga, dan ini dikoordinasikan dengan stakeholder terkait untuk menyikapi kebijakan-kebijakan yang ada dengan sebaik-baiknya," papar Sinthya.
Baca juga:
(Sumber: adriyan.web.id/Alicia Diahwahyuningtyas, Laksmi Pradipta Amaranggana, Yohana Artha Uly | Editor: Ahmad Naufal Dzulfaroh, Inten Esti Pratiwi, Sakina Rakhma Diah Setiawan)
Editor : Pimred Laksamana.id