"Barang jasa yang sekarang 11 persen akan tetap 11 persen, tidak terkena kenaikan 12 persen. Jadi, apa yang 12 persen itu? Ya, barang mewah yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2023 itu," kata Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (31/12/2024).
Ia menegaskan bahwa Kebijakan Pajak 12 persen masih berlaku, karena merupakan amanat Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Namun, keputusannya hanya berlaku untuk barang-barang mewah yang selama ini dikenakan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).
"Dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat, kondisi perekonomian, daya beli, dan menciptakan keadilan, seperti yang diucapkan Pak Prabowo, PPN yang meningkat menjadi 12% hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah yang sejak lama telah dipungut PPN tetap," katanya.
Dia menyebutkan barang-barang mewah tersebut di antaranya pesawat jet, kapal pesiar, yacht, dan rumah yang sangat mewah. Semuanya disebutkan dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 15 Tahun 2023.
Namun PMK tersebut masih akan direvisi oleh Sri Mulyani. Jadi, masyarakat harus menunggu klarifikasi dari kategori-kategori barang mewah yang akan dikenakan PPN 12 persen.
Selain itu, Sri Mulyani juga menekankan bahwa barang-barang yang sebelumnya mendapatkan pengecualian pajak sesuai PPN 0 persen sama sekali tidak membayar pajak tersebut. Contohnya, beras, jagung, ubi jalar, sayuran, buah-buahan, gula, ternak dan hasilnya, susu segar, hasil ternakan, kacang-kacangan, padi-padian, ikan, udang, dan ramuan laut lainnya.
Selanjutnya ada tiket kereta api, tiket bandara, transportasi umum, layanan angkutan umum, jasa transportasi sungai dan feri, meningkatkan layanan paket, layanan biro perjalanan, layanan pendidikan pemerintah dan swasta, buku-buku pelajaran Alkitab, jasa kesehatan layanan kesehatan medis pemerintah dan swasta.
“Lalu, perbankan, pendanaan pensiun, perbankan lain seperti pembiayaan kartu kredit, asuransi kerugian, asuransi jiwa, reasuransi, semua tetap mendapatkan fasilitas PPN 0 persen, tidak membayar PPN, sedangkan barang/sregor jasa lain yang selama ini 11 persen tidak akan kena kenaikan 12 persen,” katanya singkat.
Daftar Ketentuan Pajak Penjualan Bumi dan Bangunan (PPnBM)
Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2023 ada beberapa barang yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau PPnBM. Besaran tarif PPnBM tersebut berkisar mulai 20 persen hingga 75 persen terdiri atas barang-barang sebagai berikut:
1. Tarif 20 persen: Rumah mewah, seperti villa, apartemen, kondominium, dan rumah pribadi dengan kategori gedung, rumah panggung, dan yang setara, dengan harga jual paling rendah sebesar 30 miliar rupiah.
2. Tarif 40 persen:
(Berikut ini adalah bahasa terjemahan werli):
"Airplain dan terbang pesawat tanpa mesin penggerak dalam tipe lain."
(b) Banyak orang percaya bahwa raungan terompet dapat menimbulkan gempa bumi, sementara ada banyak barang-barang penyebab gempa
(b) Munculnya gempa bumi di suatu daerah tidak pernah diketahui dini bahwa ia pasti akan terjadi :
"Manyak orang percaya bahwa bunyi terompet dapat menyebabkan gempa bumi, tetapi ada banyak benda-benda lain yang menyebabkan gempa .
Mengetahui bahwa gempa bumi akan terjadi di suatu daerah tidak pernah diketahui dini."
(b) Barang-barang yang tergolong dalam kelompok senapan api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara: Peluru dan bagian-bagian lainnya, tidak termasuk peluru senapan angin.
3. Tarif 50 persen:
(a) Kelompok pesawat udara kecuali yang dikenakan tarif 40 persen, misalnya untuk keperluan negara
atau angkutan udara niaga:
a.1 Helikopter.
Transportasi udara, termasuk semua jenis pesawat, kecuali helikopter.
(a) Peralatan senjata air dan senjata api lainnya, kecuali untuk tujuan negara:
- Senjata artileri
- Revolver dan pistol
Senjata api (kecuali senjata artileri, revolver dan pistol) dan peralatan serupa yang dioperasikan dengan cara penembakan bahan peledak.
4. Tarif 75 persen:
Kelompok kapal kapal pesiar mewah kecuali untuk tujuan negara atau kepentingan transportasi umum:
(a) Kapal pariwisata, kapal kunjungan, dan kendaraan air lainnya sebagian besar dirancang untuk pengangkutan penumpang, kapal feri dari semua jenis, kecuali untuk kepentingan publik atau angkutan masyarakat.
(b) Yacht, kecuali untuk kepentingan negara, pengangkutan umum, atau usaha pariwisata.
Editor : Pimred Laksamana.id