Laksamana.id || Lampung Timur — Pekerjaan pemeliharaan berkala ruas jalan Bumi Jawa–Tanjung Kesuma yang menelan anggaran Rp1.959.006.862,73 dinilai mubazir. Pasalnya, pekerjaan yang baru selesai pada Desember 2025 tersebut kini sudah mengalami kerusakan parah. Bahkan, hingga enam bulan pascapengerjaan, tidak terlihat adanya pemeliharaan. Sementara itu, pada tahun 2026 ruas jalan tersebut kembali direncanakan dibangun dengan anggaran lebih dari Rp40 miliar melalui pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Ketua Gapeknas Kabupaten Lampung Timur, Maradoni, mengatakan pihaknya bersama tim telah turun langsung ke lokasi pada Sabtu (11/4/2026). Dari hasil pemantauan di lapangan, ia menilai proses penggelaran oleh pihak rekanan tidak melibatkan konsultan pengawas maupun Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur, sehingga terkesan terjadi pembiaran.
Menurutnya, kondisi pekerjaan saat ini sudah hancur dan tidak dapat dinikmati oleh masyarakat. Sebaliknya, masyarakat justru merasa kecewa terhadap kualitas pekerjaan tersebut.
Maradoni juga meminta aparat penegak hukum untuk memeriksa pihak rekanan, konsultan pengawas, serta pihak dari Dinas PUPR Lampung Timur yang terlibat.
“Dalam waktu dekat masyarakat setempat akan melaporkan kegiatan tersebut, karena pekerjaan tidak bisa dinikmati dan terkesan menghambur-hamburkan uang negara,” tegas Maradoni.
Ia juga menambahkan bahwa pekerjaan tersebut terindikasi sarat dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta diduga terjadi penyalahgunaan kewenangan dan jabatan dalam pengelolaan anggaran.
Di tempat terpisah, salah satu warga Desa Bumi Jawa, Rohim, mengungkapkan kekecewaannya. Ia menilai perbaikan jalan yang belum genap enam bulan sudah rusak kembali sangat disayangkan, mengingat anggaran yang digunakan tidak sedikit.
“Masak perbaikan jalan belum genap enam bulan sudah hancur kembali. Ini sangat disayangkan karena anggarannya besar, tapi pekerjaannya terkesan asal-asalan,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan rencana pembangunan kembali jalan tersebut dengan anggaran berbeda pada tahun ini.
Menurutnya, jika benar demikian, maka anggaran sebelumnya terkesan mubazir, sementara masih banyak kebutuhan pembangunan lain di Desa Bumi Jawa.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur belum berhasil dikonfirmasi. Setiap kali tim media mendatangi kantor, yang bersangkutan tidak berada di tempat. (*)
Editor : Pimred Laksamana.id