Laksamana.id || Lampung Timur –
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda untuk Demokrasi Kabupaten Lampung Timur memberikan dukungan kepada Badan Pendapatan Daerah Lampung Timur terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Upaya tersebut dilakukan melalui terobosan dengan memaksimalkan fungsi Badan Usaha Milik Desa (BumDes).
Dalam keterangan persnya pada Selasa (7/4/2026), Ketua DPD KAMPUD Lampung Timur, Fitri Andi, selain menyatakan dukungan juga menyampaikan apresiasi atas capaian dan inovasi kinerja Bapenda Lampung Timur.
Menurutnya, peningkatan PAD harus dioptimalkan secara maksimal mengingat pentingnya peran pendapatan daerah dalam mendukung percepatan pembangunan bagi masyarakat.
“Dengan capaian dan hasil pendapatan asli daerah dari sektor PKB-BBNKB patut mendapat apresiasi dari masyarakat. Tentunya sebagai pemangku kepentingan, Bapenda Lampung Timur memiliki peran strategis dalam mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak, dengan terobosan kinerja yakni kolaborasi Pemerintah Provinsi Lampung melalui Samsat dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dengan memaksimalkan fungsi BumDes,” kata Fitri Andi.
Dukungan tersebut disampaikan langsung saat kunjungan Ketua DPD KAMPUD Lampung Timur yang didampingi Sekretaris Ibnu Hasan. Rombongan diterima oleh Kepala Bidang Penagihan dan Pengawasan Bapenda Lampung Timur, Abu Yazid Bustami, di kantor Bapenda Lampung Timur, Senin (6/4/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Abu Yazid Bustami menyambut baik dukungan yang diberikan KAMPUD terhadap peningkatan kinerja Bapenda.
Ia menjelaskan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Samsat Lampung Timur untuk mengoptimalkan PAD dari sektor PKB dan BBNKB.
“Hasil rapat bersama Samsat Lamtim diperoleh informasi terdapat 5.000 surat tagihan yang akan disampaikan kepada wajib pajak. Kita bekerja sama dengan 34 BumDes se-Lampung Timur yang akan mendistribusikan berdasarkan wilayah kerja masing-masing dan akan dicetak melalui tiga tahap. Fungsinya untuk mengingatkan wajib pajak agar mengetahui adanya tagihan pajak kendaraan roda dua maupun roda empat,” jelasnya.
Selain itu, Bapenda Lampung Timur juga tengah memproses pencetakan massal SPPT PBB.
“Saat ini Bapenda Kabupaten Lampung Timur sedang melaksanakan cetak massal SPPT PBB dan rencananya awal Mei 2026 akan didistribusikan, serta akan memaksimalkan peran dan fungsi BumDes,” tambahnya.
Ia juga merinci jumlah SPPT yang dicetak beserta nilai ketetapannya.
“Adapun jumlah SPPT yang dicetak sebanyak 474.935 lembar dengan ketetapan senilai Rp28.694.851.389. Tentunya kami sangat membutuhkan dukungan dari semua pihak, khususnya DPD KAMPUD, agar dapat berkolaborasi memaksimalkan PAD dari berbagai sektor,” pungkasnya. (*)
Editor : Yanto